article | Sidang | 2025-05-27 17:40:25

Bajawa- Pengadilan Negeri (PN) Bajawa, Nusa Tenggara Timur (NTT) menjatuhkan vonis pidana bersyarat yaitu 9 bulan penjara kepada Emanuel Gaji alias Eman. Terdakwa dinyatakan bersalah karena melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya sendiri, namun pidana itu tidak harus dijalani dengan masa percobaan 1 tahun berakhir. Selain itu juga syarat khusus yaitu Terdakwa membayar denda Rp 2 juta atau 1 ekor babi untuk ritual adat di rumah adat Korban.  Putusan itu jauh lebih ringan karena Eman didakwa melakukan kekerasan fisik dalam lingkung rumah tangga (KDRT) dan oleh karenanya dituntut penjara selama 4 bulan.Peristiwa bermula pada Sabtu, 18 Mei 2024. Emanuel Gaji marah setelah mengetahui istrinya pergi ke Labuan Bajo bersama seorang teman pria. Tak mampu menahan emosi, Eman mendatangi Hotel Manulalu tempat Bertin bekerja. Ia datang bersama seorang perempuan bernama Ernesta Itu. Setiba di hotel, pertengkaran rumah tangga yang seharusnya diselesaikan secara pribadi justru berubah menjadi tontonan publik. Eman memukul Bertin dengan kedua tangan hingga empat kali mengenai pipi dan bagian mata, serta menendang kakinya sebanyak tiga kali. Akibatnya, korban mengalami luka di wajah, memar di kaki, dan trauma mendalam. Aksi Eman sempat dilihat dan dicegah oleh sejumlah saksi di lokasi, termasuk rekan kerja Bertin dan tamu hotel. Namun, upaya peleraian tak mampu mencegah kekerasan yang sudah berlangsung beberapa saat.“Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali Terdakwa melanggar syarat umum yaitu jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir dan syarat khusus yaitu Terdakwa membayar denda sejumlah Rp 2 juta atau 1 (satu) ekor babi yang ditujukan untuk upacara ritual adat yang akan dilaksanakan di rumah adat dari Saksi Roberta Deru alias Bertin dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap”, demikian bunyi putusan PN Bajawa dikutip oleh DANDAPALA, Selasa (27/5/2025)Putusan yang dipimpin oleh Majelis Hakim oleh Ni Luh Putu Partiwi, Anggota masing-masing Yoseph Soa Seda dan Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, telah menandai berakhirnya perkara KDRT yang sempat viral, karena peristiwanya terjadi di tempat umum dan disaksikan banyak orang, termasuk tamu hotel.Di persidangan Hakim berhasil mengupayakan keadilan restoratif, pelaku dan korban berhasil berdamai yang dimuat dalam surat perjanjian damai antara lain berisikan Terdakwa akan membayar denda sejumlah Rp 2 juta atau 1 (satu) ekor babi untuk upacara ritual adat. Selain itu terbukti di persidangan kondisi korban dan pelaku yang merupakan pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai anak dari pernikahannya serta korban masih mencintai pelaku, ucap Ni Luh Putu Partiwi dalam pertimbangannya. Putusan ini menekankan meskipun telah terjadi perdamaian, kekerasan terhadap pasangan sah tetap merupakan tindak pidana yang merusak harkat dan martabat rumah tangga. Negara tidak boleh membiarkan kekerasan dalam bentuk apa pun  Putusan ini diharapkan menjadi pelajaran bagi masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan urusan pribadi semata, tetapi masalah hukum dan kemanusiaan. (IKAW/asp)

article | History Law | 2025-04-19 14:35:25

PADA zaman masyarakat Jawa Kuno putusan-putusan pengadilan pada umumnya ditulis di dalam prasasti yang dinamakan Prasasti Jayapatra. Prasasti Jayapatra pada prinsipnya berisi catatan kemenangan dalam perkara hukum yang diberikan kepada pihak yang menang baik masalah sengketa utang-piutang maupun masalah kewarganegaraan yang lainnya. Di dalam Prasasti Jayapatra bisa diketahui pihak yang kalah dan menang dan juga bagaimana proses pengadilan serta pejabat hukum yang ada pada masa itu. Pada abad 9-10 Masehi masyarakat Jawa Kuno berada dalam kekuasaan kerajaan Mataram Kuno. Struktur kerajaan Mataram Kuno terbagi atas 3 kesatuan wilayah yaitu Rajya (pusat), Watak (daerah), dan Wanua (desa). Di tingkat pusat raja merupakan pemegang kekuasaan tertinggi termasuk juga pengadilan. Dalam menjalankan tugasnya raja dibantu oleh pejabat tinggi kerajaan yang bergelar Samgat yaitu Samgat Tiruan dan Samgat Manhuri. Samgat Tiruan merupakan pejabat tinggi kerajaan golongan pertama yang mempunyai kedudukan dan hak yang sama dengan para putera raja. Sementara itu, Samgat Manhuri merupakan pejabat tinggi kerajaan tingkatan golongan kedua yang kedudukannya berada di bawah Samgat Tiruan.Kemudian, di tingkat Watak kekuasaan dalam menjalankan pengadilan berada di tangan Samgat yaitu Samgat Pinapan yang bernama Pu Gawul dan Pu Gallam. Selain Samgat Pinapan, juga terdapat Samgat Padan, Samgat Lucem, dan Samgat Juru. Pada waktu itu, seorang hakim haruslah seorang pendeta yang sempurna pengetahuannya akan semua kitab sastra. Seorang hakim tidak boleh bingung menghadapi kesulitan dalam mencari persesuaian antara astadasawyawahara dengan hukum adat. Pandangannya harus tegas karena pengetahuan seorang hakim harus mendalam karena dianggap sudah memahami semua kitab sastra. Seorang hakim harus mampu memberikan keputusan dalam pengadilan atas semua sengketa yang terjadi di antara penduduk kerajaan. Seorang hakim juga harus ahli dalam salah satu atau berbagai cabang ilmu. Berjalannya Perkara di PengadilanPada prinsipnya, penyelesaian sengketa perdata pada masyarakat Jawa Kuno dapat diselesaikan sendiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan jalan damai. Namun apabila tidak bisa sepakat damai, maka perkara tersebut dapat diajukan melalui pejabat pengadilan yang terdapat di Watak. Apabila perkara tersebut tidak dapat diselesaikan di tingkat Watak, maka perkara tersebut akan diajukan ke tingkat pusat. Sama seperti kehidupan modern saat ini, apabila suatu perkara ingin diselesaikan melalui institusi pengadilan masyarakat harus membayar biaya administrasi yang telah ditentukan. Ketika perkara sudah masuk ke dalam pengadilan, pejabat pengadilan akan memanggil para pihak untuk didengarkan keterangannya di dalam persidangan. Ketika sudah selesai diperiksa kemudian hakim akan menjatuhkan putusan. Bagi pihak yang kalah pada umumnya sanksinya adalah denda. Sementara itu, bagi pihak yang menang akan diberikan tanda bukti kemenangan berupa Surat Jayapatra sebagai bukti apabila di kemudian hari si pemenang digugat kembali oleh seseorang. Dalam hal pembuktian ketika di dalam persidangan, terdapat 3 (tiga) jenis alat bukti yang diakui pada saat itu yaitu Saksi, Likhita, dan Bhukti. Dalam hal ini, Bhukti adalah alat bukti yang paling kuat dan Saksi adalah alat bukti yang paling lemah. Berikut penjelasan mengenai alat bukti:SaksiPada prinsipnya, saksi adalah orang lain yang menyaksikan atau mengalami sendiri suatu peristiwa. Dalam hal ini, terdapat 3 jenis saksi yaitu: (1) Saksi yang melihat dan mengalami sendiri suatu peristiwa; (2) Saksi yang memang sengaja diminta untuk menyaksikan suatu perbuatan hukum seperti menyaksikan pelunasan suatu hutang atau jual beli tanah; (3) Saksi yang mendengar suatu peristiwa dari orang lain (hearsay). Selanjutnya, terkait dengan jumlah saksi seorang tergugat baru dapat dikatakan bersalah bila telah dibuktikan minimal 3 orang saksi. Apabila saksi yang dihadirkan kurang dari 3 orang, maka penggugat wajib menghadirkan alat bukti yang lain.Selanjutnya, terkait dengan syarat untuk menjadi saksi yaitu laki-laki yang sudah berkeluarga, penduduk asli, orang terpercaya yang benar-benar mengerti tentang tugas dan kewajibannya, dan orang yang tidak mempunyai kepentingan dalam perkara itu dengan tujuan agar keterangannya objektif. Sementara itu, orang yang tidak dapat dijadikan saksi adalah orang yang mempunyai kepentingan dalam suatu perkara seperti teman atau sekutu, terhukum, orang yang sakit keras, raja, para tukang dan pandai, para pendeta yang telah meninggalkan keduniawian, siswa spirituil yang sedang belajar weda, brahmana ahli, budak, orang yang tercemar namanya, pelayan, orang yang menduduki jabatan terlarang, orang tua, orang cacat, anak kecil, orang dari kasta terendah, orang yang sedang berduka, pemabuk, orang gila, orang yang menderita lapar dan haus, orang yang tertekan karena lelah, orang yang tersiksa oleh nafsu, orang yang pemarah, dan pencuri.     2. Likhita (keterangan tertulis)Pada prinsipnya Likhita merupakan suatu akte yang sengaja dibuat sebagai alat bukti dari sebuah perbuatan hukum. Kekuatan pembuktian Likhita lebih kuat dari Saksi. Secara umum. Likhita dibagi menjadi dua yaitu: (1) Akte yang dibuat oleh pejabat yang berwenang; (2) Akte yang dibuat sendiri oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Dalam hal ini, baik akte yang dibuat oleh pejabat yang berwenang maupun akte yang dibuat oleh para pihak mempunyai kekuatan pembuktian yang sama sebagai alat bukti tertulis.    3. Bhukti Pengertian dari Bhukti adalah sesuatu yang telah dilakukan oleh para pihak sebagai akibat dari suatu perjanjian atau bisa juga sesuatu yang telah dinikmati. Bhukti merupakan alat bukti terkuat di antara alat bukti yang lain. Dalam hal ini, contoh dari Bhukti yaitu pembayaran cicilan hutang atau gadai. Dalam perkara hutang-piutang yang termasuk dalam Bhukti adalah pembayaran bunga bulanan atau tahunan. Selain itu, dalam perkara sengketa tanah yang termasuk dalam Bhukti adalah keterangan atau informasi bahwa si pemilik tanah sudah bertahun-tahun menikmati hasil dari tanahnya tanpa ada yang menggugat.  Selanjutnya, setelah pembuktian selesai Samgat akan menjatuhkan putusan mengabulkan atau menolak gugatan. Bagi pihak yang kalah mendapatkan hukuman berupa denda sementara itu bagi pihak yang menang akan diberikan surat tanda bukti kemenangan berupa Surat Jayapatra untuk disimpan. Hal ini bertujuan agar perkara tersebut tidak diungkit-ungkit lagi (AAR/YBB)Referensi:Proses Pengadilan Pada Masyarakat Jawa Kuno Jaman Mataram Abad IX-X Masehi Berdasarkan Prasasti Jayapatra (Skripsi, Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1987)https://www.merahputih.com/post/read/susunan-pengadilan-dalam-kerajaan-majapahit https://historia.id/kuno/articles/main-judi-masa-jawa-kuno-vYMd5/page/5