Cari Berita

Asset Governance: Menjaga Aset, Mendukung Kinerja Peradilan

Mukhlas S Walad - Dandapala Contributor
2026-11-19 14:35:09
Dok. Ilustrasi AI (Chat Gpt)

Sebuah komputer yang mengalami kerusakan, jaringan internet yang terputus, kendaraan operasional yang tidak siap digunakan, atau ruang sidang yang membutuhkan perbaikan mungkin terlihat sebagai persoalan teknis. Namun, dalam lingkungan peradilan, persoalan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi yang lebih luas. Pekerjaan administrasi terganggu, pelayanan masyarakat melambat, bahkan pelaksanaan tugas pokok lembaga dapat terhambat. Di balik persoalan sederhana itu, terdapat satu aspek tata kelola pemerintahan yang sering luput dari perhatian, yakni pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

Pembicaraan mengenai reformasi peradilan selama ini lebih banyak diarahkan pada peningkatan integritas aparatur, kualitas putusan, percepatan penyelesaian perkara, dan transformasi digital. Semua itu memang penting. Akan tetapi, keberlangsungan fungsi peradilan juga ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Gedung, kendaraan, perangkat teknologi informasi, peralatan persidangan, serta berbagai fasilitas penunjang bukan sekadar inventaris organisasi. Semuanya merupakan instrumen yang memungkinkan aparatur menjalankan kewenangannya.

Dalam konteks tersebut, konsep asset governance menjadi relevan. Pengelolaan aset tidak semestinya berhenti pada kegiatan pencatatan dan pertanggungjawaban administratif, melainkan harus diarahkan pada bagaimana setiap sumber daya negara memberikan manfaat secara optimal dan berkelanjutan. Persoalannya kemudian bukan hanya bagaimana negara menyediakan aset, tetapi juga bagaimana aparatur yang dipercaya menggunakannya mampu menjaga keberfungsiannya.

Baca Juga: Hambatan Eksekusi Aset Kripto sebagai Benda Bergerak Tak Berwujud di Era Digital

Aset Terpelihara, Pekerjaan Peradilan Terjaga

Dalam buku Public Sector Property Asset Management (2015), Malawi Ngwira dan David Manase menjelaskan bahwa pengelolaan aset yang efektif berkontribusi terhadap aktivitas organisasi dan fungsi pelayanan publik. Keduanya juga menekankan pentingnya mempertimbangkan seluruh biaya kepemilikan dan operasional aset sepanjang siklus hidupnya (asset lifecycle). Pemikiran ini memberikan perspektif bahwa keberhasilan pengelolaan tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan barang, tetapi juga oleh kemampuan organisasi mempertahankan nilai guna dan fungsinya.

Dalam praktik pengelolaan BMN, tantangan yang perlu mendapat perhatian bukan hanya ketersediaan fasilitas, melainkan juga ketepatan penggunaan dan penguasaan barang. Setiap aset negara memiliki identitas, lokasi, peruntukan, serta pihak yang bertanggung jawab atas penggunaannya. Perpindahan barang antarruangan, pergantian pengguna, peminjaman, maupun perubahan penempatan semestinya diikuti dengan administrasi yang sesuai. Tanpa ketertiban tersebut, keberadaan fisik barang dapat semakin sulit ditelusuri, sementara data penatausahaan tidak lagi sepenuhnya menggambarkan kondisi aktual.

Persoalan ini menjadi penting bagi satuan kerja peradilan yang memiliki beragam jenis barang dengan karakteristik penggunaan berbeda. Perangkat teknologi informasi, misalnya, dapat berpindah mengikuti kebutuhan pegawai atau unit kerja. Demikian pula peralatan kantor dan sarana operasional lainnya. Apabila perubahan penguasaan tidak terdokumentasi dengan baik, tanggung jawab pengguna menjadi kabur dan proses inventarisasi berpotensi menghadapi ketidaksesuaian. Akibatnya, organisasi dapat mengalami kesulitan ketika menyusun kebutuhan, melakukan pengawasan, maupun mempertanggungjawabkan keberadaan barang.

Oleh sebab itu, paradigma pengelolaan perlu bergeser dari sekadar asset administration menuju asset governance. Orientasi pertama cenderung menitikberatkan kepatuhan terhadap prosedur dan kelengkapan dokumen, sedangkan orientasi kedua menempatkan manfaat, keberfungsian, pengamanan, serta keberlanjutan sebagai bagian dari pertimbangan organisasi. Administrasi tetap menjadi fondasi, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya tolok ukur keberhasilan.

Smart Asset for Smart Users

Perubahan paradigma tersebut tidak akan berjalan optimal apabila tanggung jawab pengelolaan hanya dibebankan kepada pejabat atau petugas yang menangani BMN. Dalam praktiknya, aset digunakan oleh berbagai unsur organisasi dengan kebutuhan dan intensitas yang berbeda. Hakim menggunakan fasilitas ruang kerja dan persidangan, panitera memanfaatkan perangkat pendukung administrasi perkara, sedangkan pegawai menggunakan berbagai peralatan untuk menyelesaikan tugas sehari-hari.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan aset sesungguhnya memiliki dimensi perilaku organisasi. Pengelola BMN memang bertanggung jawab terhadap penatausahaan, pengamanan administratif, dan proses pengelolaan sesuai ketentuan. Namun, aparatur yang menggunakan barang juga memiliki kewajiban untuk memperlakukannya secara bertanggung jawab. Menggunakan sesuai peruntukan, memastikan barang yang dikuasai tercatat dengan benar, menjaga identitas inventaris, serta mengikuti prosedur ketika terjadi perpindahan penguasaan merupakan bentuk kontribusi nyata yang tidak dapat digantikan oleh sistem administrasi.

Dalam perspektif ini, gagasan Smart Asset for Smart Users layak dikembangkan sebagai budaya kerja di lingkungan peradilan. Aset yang dikelola secara cerdas membutuhkan pengguna yang memiliki kesadaran dan kecakapan dalam memanfaatkannya. Keduanya merupakan unsur yang saling melengkapi. Sistem pencatatan yang baik tidak akan banyak berarti apabila pengguna mengabaikan kondisi barang. Sebaliknya, kepedulian individu juga membutuhkan dukungan tata kelola, prosedur pelaporan, dan mekanisme pemeliharaan yang memadai.

Tentu, terdapat pandangan bahwa urusan pemeliharaan dan pengamanan BMN merupakan tanggung jawab khusus pengelola barang atau bagian umum dan keuangan. Pandangan tersebut tidak sepenuhnya keliru karena regulasi memang telah membagi kewenangan dan tanggung jawab berdasarkan kedudukan masing-masing. Akan tetapi, pembagian tugas administratif tidak semestinya ditafsirkan sebagai pemisahan tanggung jawab moral dan kelembagaan. Pengelola barang tidak mungkin mengawasi setiap penggunaan fasilitas secara terus-menerus. Sementara itu, pengguna justru menjadi pihak yang paling dekat dengan kondisi barang dalam aktivitas sehari-hari.

Karena itu, tertib administrasi belum tentu identik dengan tata kelola yang efektif. Sebuah barang mungkin tercatat secara akurat, tetapi tidak terpelihara dengan baik. Laporan inventarisasi dapat tersusun lengkap, sementara kerusakan yang menghambat pekerjaan tidak segera dilaporkan. Di sinilah kesenjangan antara kepatuhan administratif dan kesadaran pengguna perlu dijembatani. Pengelolaan yang baik bukan berarti mengurangi peran petugas BMN, melainkan membangun keterlibatan seluruh aparatur sesuai tanggung jawabnya.

Pada akhirnya, pengelolaan BMN merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin terselenggaranya pelayanan publik. Di lingkungan peradilan, keberadaan fasilitas yang terpelihara turut menentukan kelancaran pelaksanaan tugas, baik dalam administrasi maupun pelayanan kepada pencari keadilan. Karena itu, setiap keputusan mengenai penggunaan, penempatan, pemanfaatan, hingga penghapusan BMN harus didasarkan pada kebutuhan riil organisasi serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan substantif.

Membangun asset governance karena itu tidak cukup melalui penyempurnaan aplikasi, prosedur, dan pelaporan. Diperlukan pula perubahan cara pandang aparatur terhadap barang yang dipercayakan kepadanya. Negara menyediakan, organisasi mengelola, dan aparatur menggunakan sekaligus menjaga. Hubungan tersebut harus dipahami sebagai satu kesatuan tanggung jawab.

Baca Juga: Urgensi Aturan Eksekusi Aset Kripto: Pembaruan Hukum Perdata dalam Era Digital

Smart Asset for Smart Users bukan sekadar slogan modernisasi pengelolaan BMN. Ia merupakan pengingat bahwa profesionalisme aparatur tidak hanya tercermin dari kemampuannya menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga dari kepeduliannya menjaga sumber daya yang memungkinkan pekerjaan itu terlaksana. Sebab, menjaga aset negara pada hakikatnya adalah menjaga kelancaran tugas dan keberlanjutan pelayanan peradilan. (zm/ldr)

Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI

Memuat komentar…