Sebuah komputer yang mengalami kerusakan, jaringan internet yang terputus, kendaraan operasional yang tidak siap digunakan, atau ruang sidang yang membutuhkan perbaikan mungkin terlihat sebagai persoalan teknis. Namun, dalam lingkungan peradilan, persoalan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi yang lebih luas. Pekerjaan administrasi terganggu, pelayanan masyarakat melambat, bahkan pelaksanaan tugas pokok lembaga dapat terhambat. Di balik persoalan sederhana itu, terdapat satu aspek tata kelola pemerintahan yang sering luput dari perhatian, yakni pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).
Pembicaraan mengenai reformasi
peradilan selama ini lebih banyak diarahkan pada peningkatan integritas
aparatur, kualitas putusan, percepatan penyelesaian perkara, dan transformasi
digital. Semua itu memang penting. Akan tetapi, keberlangsungan fungsi peradilan
juga ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Gedung,
kendaraan, perangkat teknologi informasi, peralatan persidangan, serta berbagai
fasilitas penunjang bukan sekadar inventaris organisasi. Semuanya merupakan
instrumen yang memungkinkan aparatur menjalankan kewenangannya.
Dalam konteks tersebut, konsep asset governance menjadi relevan. Pengelolaan aset tidak semestinya berhenti pada kegiatan pencatatan dan pertanggungjawaban administratif, melainkan harus diarahkan pada bagaimana setiap sumber daya negara memberikan manfaat secara optimal dan berkelanjutan. Persoalannya kemudian bukan hanya bagaimana negara menyediakan aset, tetapi juga bagaimana aparatur yang dipercaya menggunakannya mampu menjaga keberfungsiannya.
Baca Juga: Hambatan Eksekusi Aset Kripto sebagai Benda Bergerak Tak Berwujud di Era Digital
Aset Terpelihara, Pekerjaan Peradilan Terjaga
Dalam buku Public Sector Property
Asset Management (2015), Malawi Ngwira dan David Manase menjelaskan bahwa
pengelolaan aset yang efektif berkontribusi terhadap aktivitas organisasi dan
fungsi pelayanan publik. Keduanya juga menekankan pentingnya mempertimbangkan
seluruh biaya kepemilikan dan operasional aset sepanjang siklus hidupnya (asset
lifecycle). Pemikiran ini memberikan perspektif bahwa keberhasilan
pengelolaan tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan barang, tetapi juga
oleh kemampuan organisasi mempertahankan nilai guna dan fungsinya.
Dalam praktik pengelolaan BMN,
tantangan yang perlu mendapat perhatian bukan hanya ketersediaan fasilitas,
melainkan juga ketepatan penggunaan dan penguasaan barang. Setiap aset negara
memiliki identitas, lokasi, peruntukan, serta pihak yang bertanggung jawab atas
penggunaannya. Perpindahan barang antarruangan, pergantian pengguna,
peminjaman, maupun perubahan penempatan semestinya diikuti dengan administrasi
yang sesuai. Tanpa ketertiban tersebut, keberadaan fisik barang dapat semakin
sulit ditelusuri, sementara data penatausahaan tidak lagi sepenuhnya
menggambarkan kondisi aktual.
Persoalan ini menjadi penting bagi
satuan kerja peradilan yang memiliki beragam jenis barang dengan karakteristik
penggunaan berbeda. Perangkat teknologi informasi, misalnya, dapat berpindah
mengikuti kebutuhan pegawai atau unit kerja. Demikian pula peralatan kantor dan
sarana operasional lainnya. Apabila perubahan penguasaan tidak terdokumentasi
dengan baik, tanggung jawab pengguna menjadi kabur dan proses inventarisasi
berpotensi menghadapi ketidaksesuaian. Akibatnya, organisasi dapat mengalami
kesulitan ketika menyusun kebutuhan, melakukan pengawasan, maupun mempertanggungjawabkan
keberadaan barang.
Oleh sebab itu, paradigma pengelolaan perlu bergeser dari sekadar asset administration menuju asset governance. Orientasi pertama cenderung menitikberatkan kepatuhan terhadap prosedur dan kelengkapan dokumen, sedangkan orientasi kedua menempatkan manfaat, keberfungsian, pengamanan, serta keberlanjutan sebagai bagian dari pertimbangan organisasi. Administrasi tetap menjadi fondasi, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya tolok ukur keberhasilan.
Smart Asset for Smart Users
Perubahan paradigma tersebut tidak
akan berjalan optimal apabila tanggung jawab pengelolaan hanya dibebankan
kepada pejabat atau petugas yang menangani BMN. Dalam praktiknya, aset
digunakan oleh berbagai unsur organisasi dengan kebutuhan dan intensitas yang
berbeda. Hakim menggunakan fasilitas ruang kerja dan persidangan, panitera
memanfaatkan perangkat pendukung administrasi perkara, sedangkan pegawai
menggunakan berbagai peralatan untuk menyelesaikan tugas sehari-hari.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa
pengelolaan aset sesungguhnya memiliki dimensi perilaku organisasi. Pengelola
BMN memang bertanggung jawab terhadap penatausahaan, pengamanan administratif,
dan proses pengelolaan sesuai ketentuan. Namun, aparatur yang menggunakan
barang juga memiliki kewajiban untuk memperlakukannya secara bertanggung jawab.
Menggunakan sesuai peruntukan, memastikan barang yang dikuasai tercatat dengan
benar, menjaga identitas inventaris, serta mengikuti prosedur ketika terjadi
perpindahan penguasaan merupakan bentuk kontribusi nyata yang tidak dapat
digantikan oleh sistem administrasi.
Dalam perspektif ini, gagasan Smart
Asset for Smart Users layak dikembangkan sebagai budaya kerja di lingkungan
peradilan. Aset yang dikelola secara cerdas membutuhkan pengguna yang memiliki
kesadaran dan kecakapan dalam memanfaatkannya. Keduanya merupakan unsur yang
saling melengkapi. Sistem pencatatan yang baik tidak akan banyak berarti
apabila pengguna mengabaikan kondisi barang. Sebaliknya, kepedulian individu
juga membutuhkan dukungan tata kelola, prosedur pelaporan, dan mekanisme
pemeliharaan yang memadai.
Tentu, terdapat pandangan bahwa
urusan pemeliharaan dan pengamanan BMN merupakan tanggung jawab khusus
pengelola barang atau bagian umum dan keuangan. Pandangan tersebut tidak
sepenuhnya keliru karena regulasi memang telah membagi kewenangan dan tanggung
jawab berdasarkan kedudukan masing-masing. Akan tetapi, pembagian tugas
administratif tidak semestinya ditafsirkan sebagai pemisahan tanggung jawab
moral dan kelembagaan. Pengelola barang tidak mungkin mengawasi setiap
penggunaan fasilitas secara terus-menerus. Sementara itu, pengguna justru
menjadi pihak yang paling dekat dengan kondisi barang dalam aktivitas
sehari-hari.
Karena itu, tertib administrasi belum tentu identik dengan tata kelola yang efektif. Sebuah barang mungkin tercatat secara akurat, tetapi tidak terpelihara dengan baik. Laporan inventarisasi dapat tersusun lengkap, sementara kerusakan yang menghambat pekerjaan tidak segera dilaporkan. Di sinilah kesenjangan antara kepatuhan administratif dan kesadaran pengguna perlu dijembatani. Pengelolaan yang baik bukan berarti mengurangi peran petugas BMN, melainkan membangun keterlibatan seluruh aparatur sesuai tanggung jawabnya.
Pada akhirnya, pengelolaan BMN
merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin terselenggaranya
pelayanan publik. Di lingkungan peradilan, keberadaan fasilitas yang
terpelihara turut menentukan kelancaran pelaksanaan tugas, baik dalam administrasi
maupun pelayanan kepada pencari keadilan. Karena itu, setiap keputusan mengenai
penggunaan, penempatan, pemanfaatan, hingga penghapusan BMN harus didasarkan
pada kebutuhan riil organisasi serta dapat dipertanggungjawabkan secara
administratif dan substantif.
Membangun asset governance
karena itu tidak cukup melalui penyempurnaan aplikasi, prosedur, dan pelaporan.
Diperlukan pula perubahan cara pandang aparatur terhadap barang yang
dipercayakan kepadanya. Negara menyediakan, organisasi mengelola, dan aparatur
menggunakan sekaligus menjaga. Hubungan tersebut harus dipahami sebagai satu
kesatuan tanggung jawab.
Baca Juga: Urgensi Aturan Eksekusi Aset Kripto: Pembaruan Hukum Perdata dalam Era Digital
Smart Asset for Smart Users
bukan sekadar slogan modernisasi pengelolaan BMN. Ia merupakan pengingat bahwa
profesionalisme aparatur tidak hanya tercermin dari kemampuannya menyelesaikan
pekerjaan, tetapi juga dari kepeduliannya menjaga sumber daya yang memungkinkan
pekerjaan itu terlaksana. Sebab, menjaga aset negara pada hakikatnya adalah
menjaga kelancaran tugas dan keberlanjutan pelayanan peradilan. (zm/ldr)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI