article | Berita | 2025-05-18 07:30:28

Pontianak- Pengadilan Negeri (PN) Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar) melaksanakan sosialisasi eksternal tentang pembangunan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan materi yang berkaitan dengan pembangunan Zona Integritas. Antara lain sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 tahun 2016 tentang Whistleblowing System dan SIWAS, sosialisasi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), serta sosialisasi Benturan Kepentingan. Di mana kegiatan ini dilaksanakan secara bersamaan dengan peresmian Layanan publik di PN Pontianak berupa Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Online dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Online serta Layanan Persidangan.Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Pontianak, Wakil Ketua PT Pontianak, Hakim Tinggi Pengawas Daerah PT Pontianak, Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak, Kepala Kepolisian Resor Kota Pontianak, Kepala Lapas Kota Pontianak, Koordinator Kantor Penghubung Komisi Yudisial, Ketua IKADIN Kota Pontianak, Ketua KAI Kota Pontianak, Kepala Stasiun PSDKP Pontianak diwakili oleh PPNS PSDKP, Kepala Rutan Kota Pontianak diwakili Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Pontianak, Kepala Dinas Hukum Lantamal XII Pontianak diwakili Paur Hatkum Lantamal XII.Dalam sosialisasi tersebut, Hakim Ad Hoc Perikanan Edi Utomo, S.H., M.H., bertindak selaku pemateri pembangunan SMAP, Whistleblowing System/ SIWAS, Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), sementara Hakim Ad Hoc Edward Samosir, S.H., M.H. bertindak selaku narasumber terkait Benturan Kepentingan.Dalam paparannya, Hakim Ad Hoc Edi Utomo, S.H., M.H. menjelaskan latar belakang pentingnya dan tujuan penerapan program-program tersebut pada lembaga peradilan. “Yaitu karena dalam kewenangan yang dimiliki pengadilan berikut proses bisnisnya melekat suatu risiko penyuapan, sehingga perlu pedoman untuk mencegah, mendeteksi, dan mengatasi/memitigasi risiko penyuapan melalui tindakan identifikasi, analisa, dan evaluasi risiko penyuapan,” kaya Edi Utomo.Lebih lanjut, pemateri memaparkan bahwa tujuan akhir dari penerapan program SMAP dan program Zona Integritas di lingkungan PN Pontianak selain untuk menegakkan dan menjunjung kode etik Hakim dan aparatur hukum di PN Pontianak, juga untuk meminimalisir risiko penyuapan. “Serta ujungnya adalah untuk turut serta menciptakan peningkatan kualitas lembaga peradilan agar tercapai Peradilan Yang Agung (excelent of court),” bebernya.Selanjutnya, Hakim Ad Hoc Edward Samosir, S.H., M.H., memaparkan mengenai benturan kepentingan, mulai dari apa itu benturan kepentingan, bentuk-bentuk dari benturan kepentingan, sumber benturan kepentingan yang tidak lepas dari adanya kewenangan seorang pejabat, dan bagaimana cara penanganan benturan kepentingan itu sendiri. Khususnya mengenai penanganan benturan kepentingan, narasumber menjelaskan bagaimana Mahkamah Agung RI telah memberikan pedoman dalam penanganan benturan kepentingan ini, sebagaimana diimplementasikan pula oleh dan di PN Pontianak.Bahwa dari hal-hal yang disampaikan tersebut, pada prinsipnya keluarga besar PN Pontianak hendak menyampaikan bahwa keluarga besar PN Pontianak terus berkomitmen untuk selalu memperbaiki diri, meningkatkan integritas, serta tiada hentinya berupa untuk memberikan layanan bersih dan efisien, demi mewujudkan visi luhur PN Pontianak yaitu, “Terwujudnya Pengadilan Negeri Pontianak Yang Agung”. (asp/asp)

article | Berita | 2025-05-02 15:30:15

Kaimana - Gerak cepat membangun Zona Integritas (ZI) dilakukan oleh Pengadilan Negeri (PN) Kaimana, Papua Barat, dengan melaksanakan kampanye publik (public campaign) pada Jumat (02/05/2025), bertempat di PN Kaimana. Kegiatan ini diawali dengan jalan sehat yang dipimpin langsung oleh Ketua PN Kaimana, Mahir Sikki ZA, dan diikuti oleh seluruh Hakim serta Pegawai PN Kaimana. Jalan sehat dimulai dari kantor PN Kaimana sampai ke pertigaan batu putih kasuarina, Kabupaten Kaimana. “Kegiatan ini merupakan komitmen dari pimpinan beserta seluruh aparatur PN Kaimana untuk membangun Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)”, ungkap Mahir.Kegiatan tersebut turut dihadiri media massa setempat dengan tujuan masyarakat dapat mengetahui niat PN Kaimana sebagai institusi peradilan yang selalu memberikan pelayanan yang prima serta anti korupsi.“Semoga melalui kegiatan ini, masyarakat dapat membantu kami membangun Zona Integritas”, harap Mahir.Diharapkan melalui kegiatan ini dapat mewujudkan keinginan PN Kaimana meraih predikat WBK, sekaligus secara nyata membangun jiwa aparatur yang anti korupsi. Dengan tercapainya hal tersebut, maka visi Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung juga dapat dicapai. (AL/LDR)

article | Berita | 2025-03-21 18:50:11

Pekalongan – Pengadilan Negeri (PN) Pekalongan menggelar Public Campaign dalam rangka mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Jumat (21/3). Kegiatan yang berlangsung pukul 09.00 WIB ini diselenggarakan di sekitar Jalan Cendrawasih, Pekalongan Utara, Kota Pekalongan.Dalam kampanye ini, aparatur Pengadilan Negeri Pekalongan membagikan takjil dan stiker anti-gratifikasi kepada masyarakat. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran publik mengenai pemberantasan korupsi dan gratifikasi di lingkungan pemerintahan.Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan menegaskan pentingnya integritas dalam birokrasi. “Kami ingin memberikan edukasi kepada masyarakat sekaligus mengingatkan aparatur pengadilan agar berpegang teguh pada prinsip integritas dan pelayanan bersih,” ujarnya.Masyarakat yang melintas di lokasi tampak antusias menerima takjil dan sosialisasi anti-gratifikasi. Jargon “Stop Gratifikasi: Lihat, Lawan, dan Laporkan” turut dikampanyekan untuk menanamkan budaya anti-korupsi.Pengadilan Negeri Pekalongan berharap kegiatan ini dapat mempererat hubungan dengan masyarakat serta mendukung sistem birokrasi yang transparan dan bersih dari praktik korupsi.

article | Berita | 2025-03-20 10:20:29

Dompu-Pengadilan Negeri (PN) Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB) berkolaborasi dengan Pengadilan Agama (PA) Dompu mengadakan acara kampanye publik pembangunan zona integritas. Masyarakat yang kebetulan lewat di depan lokasi antusias menyambut kampanye itu.Sebagaimana informasi yang dihimpun DANDAPALA, Kamis (20/3/2025), kegiatan tersebut dilakukan pada Senin (17/3), jam 16.30 WITA s/d selesai di depan Kantor PN Dompu, Jalan Beringin Nomor 2, Kabupaten Dompu.Kegiatan dipimpin langsung oleh Ketua PN Dompu, I Ketut Darpawan dan Wakil Ketua PN Dopu Firdaus bersama Ketua PA Ahmad Imron, dan Wakil Ketua PA Dompu, Muchamad Misbachul Anam. Serta para hakim dan keluarga besar PN dan PA Dompu.Kegiatan kampanye publik tersebut dibalut dengan kegiatan bakti sosial berupa pemberian takjil dalam rangka HUT IKAHI Ke-72 disertai pembagian stiker pembangunan zona integritas PN dan PA Dompu bagi masyarakat yang melintas di depan kantor PN Dompu. “No Korupsi, Stop Gratifikasi Ilegal” slogan yang tercantum dalam stiker yang dibagikan pada kegiatan Public Campaign tersebut dirasa selaras dengan tema HUT IKAHI Ke-72 yaitu “Hakim Berintegritas, Pengadilan Berkualitas”. Sehingga diharapkan menjadi semangat dan motivasi perubahan pola pikir dan budaya kerja tidak hanya bagi para hakim, tetapi bagi seluruh keluarga besar PN dan PA Dompu dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Serta sosialisasi terhadap masyarakat akan bahaya dari tindak pidana korupsi dan juga meminta keterlibatan aktif masyarakat apabila terjadi kecurangan dan penyimpangan yang terindikasi praktik korupsi.

article | Berita | 2025-03-19 12:30:50

Jayapura- Hakim pada empat lingkungan peradilan adalah bagian dari Mahkamah Agung (MA) sehingga wajib kompak dalam tugas sehari-hari. Karenanya kekompakan menjadi keniscayaan. “Conditio sine qua non,” ujar  Ketua PT Jayapura, Dr Djaniko Girsang, pada acara buka puasa Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Cabang Jayapura pada Selasa (18/3/2025) kemarin petang.Acara peringatan ulang tahun IKAHI ke-72 diikuti oleh para pengadil dari empat lingkungan peradilan. PN, PA, PTUN maupun Peradilan Militer berbaur dengan warga dan jemaah Musala Al-Mizan PN Jayapura.“Hakim Berintegritas, Peradilan Berkualitas menjadi tema,” kata Hakim PA Jayapura, Abdulrahman, yang didapuk menjadi Ketua Panitia. Momen bulan suci ramadan menjadi tonggak menegaskan kembali komitmen integritas lanjunya. Apresiasi diberikan Dr Djaniko Girsang, yang juga merupakan Pembina IKAHI Daerah Papua. “Dengan kekompakan dan sinergi maka setiap permasalahan akan dapat dipecahkan,” jelasnya. “Ketika ke empat lingkungan peradilan kompak, saling mendukung, membantu dan pelaksanaan tugas dilandasi integritas maka kepercayaan masyarakat akan tumbuh dengan sendirinya,” ujar hakim yang pernah menjabat Wakil Ketua PT Medan itu.Tausiyah keagamaan juga mengisi acara. “Bulan ramadan menjadi momen untuk meneguhkan integritas dalam pelaksanaan tugas,” ujar Wakil Ketua PA Jayapura, Dr Muh Nashikin saat memberikan tausiah. Selain hakim tingkat pertama, hadir pula hakim tingkat banding di wilayah Jayapura. Tidak ketinggalan jajaran kepaniteraan dan kesekretariatan. Turut hadir mewakili dharmayukti, Rumata Derman Nababan yang tidak lain adalah istri Ketua PN Jayapura, Derman P Nababan. 

article | Berita | 2025-03-19 11:00:11

Cianjur- Pengadilan Negeri (PN) Cianjur, Jawa Barat (Jabar) menggelar public campaign di depan halaman kantor, Selasa (18/3) kemrin. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat Kabupaten Cianjur terkait layanan pengadilan yang menjujung tinggi nilai-nilai integritas demi terwujudnya peradilan yang bersih, transparan dan bebas dari gratifikasi. Kegiatan tersebut ditandai dengan pembagian stiker anti gratifikasi dan takjil kepada masyarakat yang melintas. Aksi ini dilakukan menjelang waktu berbuka puasa, di saat lalu lintas di depan pengadilan sedang ramai oleh para pengendara. Para hakim dan aparatur pengadilan turun langsung ke jalan untuk membagikan paket takjil kepada para pengguna jalan, sekaligus memberikan dan menempelkan stiker bertuliskan anti-gratifikasi pada kendaraan yang berhenti. Stiker ini diberikan dengan tujuan sebagai pengingat kepada masyarakat, ketika sedang menerima layanan di pengadilan, agar tidak memberikan segala bentuk gratifikasi kepada aparatur pengadilan.Ketua PN Cianjur Rudita Setya Hermawan menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah antisipatif untuk melakukan pencegahan dini terhadap praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi para pencari keadilan. “Kami ingin menunjukkan komitmen dan kesungguhan dalam memberikan pelayanan berkualitas tanpa pamrih kepada seluruh pencari keadilan di wilayah hukum Kabupaten Cianjur”, ungkap Rudita Setya Hermawan.Dalam kegiatan ini, ratusan paket takjil dan stiker anti-gratifikasi dibagikan kepada masyarakat. Antusiasme masyarakat terlihat dari banyaknya pengendara yang dengan sukarela berhenti untuk menerima takjil dan menerima stiker anti gratifikasi. Diharapkan kegiatan seperti ini dapat memberikan keberkahan dan manfaat kepada masyarakat.  (asp, rb)

article | Berita | 2025-03-19 10:40:59

Tanjung Pinang- Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau (PT Kepri) menggelar kampanye anti korupsi dengan membagikan takzil dan stiker anti gratifikasi kepada masyarakat Kota Tanjung Pinang pada Senin (17/3) petang. Kegiatan ini dilaksanakan di perempatan lampu merah Pamedan Tanjung Pinang.Kampanye itu sebagai bagian dari upaya PT Kepri dalam mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). “Kampanye ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemberantasan korupsi, tetapi juga sebagai ajang untuk mempererat silaturahmi antara warga PT Kepri dan masyarakat,” kata humas PT Kepri, Bagus Irawan.Selain itu, kegiatan ini juga merupakan bentuk pengabdian perusahaan dalam berbagi amalan di bulan Ramadhan. Takzil yang dibagikan diharapkan dapat meringankan beban warga yang sedang menjalankan ibadah puasa.Acara tersebut dihadiri oleh seluruh pimpinan, hakim, panitera, sekretaris, pejabat, serta karyawan PT Kepri. Mereka secara bersama-sama membagikan takzil dan stiker kepada para pengendara dan pejalan kaki yang melintas di lokasi tersebut.Humas PT Kepri, Bagus Irawan, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian acara sosial yang dilaksanakan PT Kepri selama bulan Ramadhan. Selain pembagian takzil dan stiker, pengadilan juga memberikan santunan kepada anak yatim, memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada tenaga honor, serta mengadakan acara buka bersama sebagai bagian dari kegiatan berbagi kepada sesama.“Acara ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Kepri, serta memperkuat semangat untuk mendukung PT Kepri dalam upaya menegakkan hukum dan membangun Zona Integritas yang bebas dari korupsi,” ungkap Bagus Irawan.“Kampanye ini diharapkan menjadi langkah positif dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari korupsi dan memperkuat komitmen PT Kepri dalam mendukung pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau,” sambung Bagus Irawan.Selain itu, PT Kepri juga memberikan santunan buat anak yatim dan THR bagi anak pegawai honorer.“Tujuan acara itu adalah meningkatkan silaturahmi baik internal maupun external. Juga untuk meningkatkan kinerja demi terwujusmdnya peradilan yang agung dan bebasKKN juga meningkatkan kepedulian sosial dan peningkatan amal warga pengadilan,” kata Ketua PT Kepri, Ahmad Shalihin. (asp)

article | Berita | 2025-03-18 18:25:02

Banda Aceh – Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh menggelar public campaign dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kegiatan ini berlangsung di Jalan Cut Mutia, Kecamatan Baiturrahman, dengan membagikan bingkisan Ramadan berupa sembako, goodie bags, dan alat tulis kepada masyarakat sekitar.Acara dimulai pukul 15.00 WIB dan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, Teuku Syarafi didampingi Wakil Ketua, Fauzi serta seluruh hakim dan pegawai. Teuku Syarafi menyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kepedulian sosial sekaligus memenuhi persyaratan menuju WBK dan WBBM. Fauzi menambahkan bahwa pembangunan zona integritas bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan masyarakat mendapatkan akses pelayanan yang lebih baik. Masyarakat yang hadir tampak antusias menerima bingkisan yang diberikan. Beberapa atribut yang dibagikan bertuliskan pesan anti korupsi dan stop gratifikasi. Salah satu warga yang menerima bingkisan menyampaikan harapannya agar pesan tersebut menjadi pengingat dalam menegakkan keadilan.Sebagaimana diketahui, Zona Integritas (ZI) merupakan predikat bagi instansi pemerintah yang berkomitmen terhadap reformasi birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

article | Berita | 2025-03-17 15:40:22

Denpasar - Pengadilan Negeri (PN) Denpasar kembali kampanyekan kemudahan layanan melalui kampanye publik di Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar,  Jumat (28/2/2025).Dimulai dengan jalan santai dari gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menuju ke Lapangan Niti Mandala Renon. Kegiatan antusias  diikuti oleh hakim-hakim dan aparatur PN Denpasar.  Nampak perwakilan APH dari LP Kerobokan, Kejaksaan Negeri, Polres maupun BNN turut terlibat.“Rutin setiap tahun, penyegaran integritas dan sosialisasi kemudahan layanan,”  ujar Ketua PN Denpasar, I Nyoman Wiguna. Mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) setelah sebelumnya predikat WBK diraih jelasnya lebih lanjut.Berbeda dengan kampanye publik sebelumnya, kegiatan pengenalan kemudahan layanan menjadi perhatian tersendiri masyarakat. Tenda-tenda yang disediakan diserbu mereka yang penasaran dengan berbagai jenis layanan pengadilan.Dialog interaktif dan berbagai permainan ringan menjadikan acara sosialisasi berjalan santai. Kehadiran influencer asal SIngaraja, Puja Astawa menambah meriah suasana.Berbagai program, seperti SMAP, AMPUH sampai dengan Zona Integritas dikenalkan ke masyarakat. “Komitmen mewujudkan peradilan yang transparan dan akuntabel,” ujar Humas PN Denpasar, Gde Putra Astawa kepada Dandapala. "Modernisasi untuk layanan efektif dan efisien,” ucap I Nyoman Wiguna bersemangat. Nampak ikut mendampingi dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua PN Denpasar Heriyanti. 

article | Berita | 2025-03-15 15:30:14

Pasaman Barat – Pengadilan Negeri (PN) Pasaman Barat, Sumatra Barat (Sumbar) melakukan berbagai sosialisasi dengan pihak eksternal disertai public campaign anti korupsi di segala lini.Acara itu dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pasaman Barat, Perwakilan Polres Pasaman Barat, LAPAS Pasaman, LAPAS Talu, para advokat POSBAKUMADIN, dan pihak bank pada Jumat, (14/3/2025).Sinergitas Pemangku Kepentingan merupakan aspek penting dalam menjalani rutinitas, oleh karenanya momen ini adalah waktu tepat dalam meneguhkan kembali dan memberitahukan bahwa setelah peningkatan kelas dari pengadilan kelas II menjadi pengadilan kelas IB, PN Pasaman Barat berkomitmen dalam pembangunan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sebagaimana SK KABAWAS MA-RI Nomor: 15/BP/SK/PW1.1.1/II/2024 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Pengadilan. "Perjalanan masih panjang karena kegiatan ini baru bagian dari Kerangka SMAP yaitu perencanaan, masih ada pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut," tutur Ketua PN Pasaman Barat, Ade Satriawan. Hadir dalam acara itu Wakil Ketua PN Pasaman Barat, Doni Prianto. Dalam public campaign tersebut, dipresentasikan oleh hakim PN Pasaman Barat, Hilman Maulana Yusuf."Inna rabbaka labil-mirsad(Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi), jika kita bersih, tidak perlu risih. Manusia bisa dikelabuhi, namun tidak dengan Tuhan kita. Mari jaga integritas yang tidak mengenal “puasa ini” (tidak akan berhenti," tutur Kang Hilman.Poin-poin yang disampaikan bahwa PN Pasaman Barat telah membentuk Struktur Organisasi SMAP, menyampaikan ruang lingkup SMAP serta mengidentifikasi kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. (asp)

article | Berita | 2025-03-14 08:25:07

Tobelo-Kab. Halmahera Utara. Sebagai wujud kesungguhan dan komitmen untuk terus mengupayakan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) & Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Pengadilan Negeri (PN) Tobelo menyelenggarakan Public Campaign bertempat di Jalan Siswa, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, pada Kamis (13/03/2025).Dipimpin oleh Ketua PN Tobelo, R. Muhammad Syakrani, kegiatan ini diikuti seluruh aparatur PN Tobelo, mulai dari Wakil Ketua, Para Hakim, Panitera, Sekretaris, Para Pejabat Struktural, Para Pejabat Fungsional, serta PPNPN.Sebagai bagian dari kampanye, dilakukan pemasangan banner yang menunjukkan semangat anti korupsi, pembagian stiker bertema anti korupsi, anti kolusi, dan gratifikasi, serta pembagian brosur layanan yang menginformasikan di antaranya mengenai besaran biaya. Selain itu karena kegiatan ini dilaksanakan bertepatan dengan bulan suci Ramadhan, dilakukan pula pembagian takjil untuk berbuka puasa kepada pengendara yang melintas.“Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak terlibat dalam praktik korupsi, termasuk gratifikasi dan suap. Hal ini sekaligus juga menunjukkan komitmen pengadilan untuk bekerja sama dengan masyarakat dalam menjaga integritas sistem peradilan”, ungkap Muhammad Syakrani.Dalam kesempatan tersebut Ketua PN Tobelo juga menekankan pentingnya pengadilan sebagai pelindung masyarakat dan bukan sebagai institusi yang mencederai hukum. “Saya berharap bahwa kegiatan ini bisa membawa manfaat, terutama di bulan suci Ramadan, dan menjadi berkah bagi semua pihak yang terlibat”, ujarnya.Erens Malicang yang turut berpartisipasi dalam pembagian takjil, mengungkapkan apresiasi terhadap kegiatan ini. “Saya berharap agar PN Tobelo semakin berkembang dan terus berupaya memberantas kejahatan di Halmahera Utara dan seluruh Indonesia” ucapnya yang juga mahasiswa Universitas Halmahera tersebut.“Melalui acara ini, PN Tobelo menunjukkan komitmennya untuk menciptakan lingkungan peradilan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi serta menjalin hubungan baik dengan masyarakat,” tutup Muhammad Syakrani.