Cari Berita

Evaluasi AKIP 2024 Tunjukkan Tren Positif, Pengadilan Dorong Perbaikan Berkelanjutan

Fransisca Juwita Arinda Ariesty - Dandapala Contributor 2025-10-15 13:00:58
Dok. Badilum

Jakarta – Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2024 menunjukkan capaian menggembirakan di lingkungan peradilan umum. Dari total 416 satuan kerja, tercatat 31 satker berhasil meraih predikat A (Memuaskan) dan 138 satker dengan predikat BB (Sangat Baik). Pencapaian ini menjadi bukti nyata komitmen Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya dalam memperkuat budaya akuntabilitas kinerja.

Dalam arahan pembuka kegiatan sosialisasi yang digelar secara daring melalui Zoom pada Selasa (14/10), Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) Bambang Myanto menyampaikan apresiasi khusus kepada Pengadilan Tinggi Riau dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang berhasil meraih nilai tertinggi AKIP 2024 di tingkat banding. 

“Capaian ini patut diapresiasi, semoga menjadi motivasi bagi satuan kerja lain untuk terus meningkatkan kinerjanya,” ujar Dirjen Badilum.

Baca Juga: Monev: Kunci Pengendalian Inovasi Peradilan yang Mandek

Sejumlah satuan kerja tingkat banding lainnya juga mencatat skor tinggi, seperti Pengadilan Tinggi Banda Aceh (83,85), NTB (80,90), Palangkaraya (80,50), dan Bangka Belitung (80,45). Namun demikian, evaluasi juga mencatat masih adanya 36 satker dengan nilai di bawah kategori B serta 25 satker yang belum melakukan evaluasi AKIP melalui aplikasi SEMAR.

Pada hari kedua kegiatan (15/10), Biro Perencanaan dan Organisasi MA memaparkan kebijakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Salah satu poin penting adalah perlunya penyelarasan cascading kinerja, penggunaan indikator yang SMART, serta pemanfaatan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian reward maupun punishment. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat budaya kerja berbasis hasil di seluruh satuan kerja.

Baca Juga: Deepfake Dilema: Tantangan Hukum Pidana di Era Artificial Intelligence

Dengan evaluasi yang berjenjang dan pemanfaatan aplikasi digital SEMAR, Mahkamah Agung menegaskan pentingnya akuntabilitas kinerja sebagai proses berkelanjutan. 

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menargetkan tren positif ini terus berlanjut, dengan semangat perbaikan berkelanjutan di setiap satker. (SNR/FAC)

Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI