Denpasar, Bali - Forum rutin bertajuk KOPI Bali kembali digelar Pengadilan Tinggi Denpasar bersama seluruh Pengadilan Negeri se-Bali pada Kamis (26/5/2026). Mengusung semangat Kolaborasi Organisasi Peradilan Indonesia yang Berintegritas, Adil, Luhur & Inklusif, kegiatan tersebut dikemas santai namun sarat pengarahan strategis demi memperkuat kualitas layanan peradilan di Pulau Dewata.
Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Bambang Heri Mulyono atau yang akrab disapa BHM, secara langsung membuka dan memberikan pengarahan utama kepada seluruh hakim dan aparatur peradilan se-Bali. Dalam paparannya, BHM menegaskan bahwa “KOPI Bali” bukan sekadar forum koordinasi biasa, melainkan ruang konsolidasi bersama guna menyatukan standar pelayanan, kualitas putusan, hingga disiplin aparatur peradilan.
Menurutnya, filosofi kopi Bali yang khas menjadi simbol identitas peradilan Bali yang tegas dan berkarakter. Aroma yang kuat mencerminkan identitas lembaga peradilan, rasa yang konsisten menggambarkan standar kerja yang seragam dan dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan proses penyeduhan yang teliti dimaknai sebagai bentuk disiplin, integritas, dan profesionalisme aparatur pengadilan.
Baca Juga: Kampung Hukum 2025: Kenalkan Oki, Pralan MA yang Jago Barista !
Dalam arahannya, BHM menekankan pentingnya penguatan disiplin kerja aparatur berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016. Ia mengingatkan bahwa ketepatan waktu sidang, penyelesaian minutasi, hingga kepatuhan administrasi menjadi indikator utama dalam penilaian kinerja satuan kerja. Bahkan, Pengadilan Tinggi Denpasar menegaskan akan menerapkan zero tolerance terhadap pelanggaran disiplin berat.
Tidak hanya soal disiplin, forum tersebut juga menjadi ruang pembinaan menyangkut standarisasi administrasi perkara dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Seluruh Pengadilan Negeri di Bali diminta menggunakan format administrasi yang seragam, termasuk SOP dan pelaporan perkara, agar tidak lagi terdapat perbedaan format antar satuan kerja.
BHM juga menggarisbawahi pentingnya konsolidasi lima sektor utama, yakni standar layanan, administrasi perkara, kualitas putusan, akses keadilan, dan disiplin aparatur. Menurutnya, keseragaman pelayanan publik dan kualitas putusan menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.
Usai pengarahan Ketua PT Denpasar, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi secara bergantian oleh para Hakim Tinggi dengan beragam topik aktual. Salah satu materi yang mendapat perhatian ialah layanan pengadilan terhadap penyandang disabilitas berdasarkan SK Dirjen Badilum Nomor 199/DJU/SK.DL1.10/I/2026 tentang pembaruan pedoman pelayanan dan sarana prasarana bagi penyandang disabilitas.
Dalam sesi tersebut dijelaskan bahwa seluruh pengadilan wajib memastikan akses fisik, akses layanan, dan akses informasi bagi kelompok disabilitas tersedia secara optimal. Mulai dari guiding block, kursi roda, ruang tunggu ramah disabilitas, hingga informasi berbasis sign language dan subtitle menjadi bagian penting pelayanan modern pengadilan. Bahkan, Ketua Pengadilan Negeri diminta bertanggung jawab langsung terhadap implementasi layanan tersebut di masing-masing satuan kerja.
Materi berikutnya membahas implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 terkait pedoman pelaksanaan KUHP 2023 dan KUHAP 2025. Para hakim dan panitera diingatkan mengenai pentingnya memahami paradigma baru hukum pidana nasional, termasuk mekanisme pembuktian, hukum transisi, serta kewajiban publikasi putusan sebagai bagian edukasi publik.
Baca Juga: Ketua PT Denpasar Dorong Forum Diskusi Substantif, Kupas Tuntas Plea Bargain
Forum KOPI Bali juga dimanfaatkan untuk melakukan refresh terhadap penggunaan template putusan berdasarkan SK KMA Nomor 359/KMA/SK/XII/2022. Para hakim diingatkan agar putusan disusun dengan bahasa hukum yang lugas, sistematis, berbasis yurisprudensi, serta memiliki amar putusan yang tidak multitafsir. Pengadilan Negeri juga diwajibkan mengadakan peer review putusan secara berkala sebagai bagian evaluasi kualitas putusan hakim.
Suasana forum yang cair namun penuh substansi membuat kegiatan KOPI Bali tidak hanya menjadi sarana koordinasi, tetapi juga ruang pembinaan bersama antar aparatur peradilan di Bali. Melalui forum tersebut, Pengadilan Tinggi Denpasar berharap seluruh satuan kerja semakin solid, profesional, dan konsisten menjaga marwah lembaga peradilan di tengah tantangan penegakan hukum yang terus berkembang. (zm/wi)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI
