article | Berita | 2025-10-24 19:40:46

Cianjur - Pengadilan Negeri (PN) Cianjur Kelas IB, Jawa Barat, menggelar kegiatan Peluncuran dan Sosialisasi Inovasi Layanan Kepegawaian berbasis elektronik melalui aplikasi SIMPATIK (Sistem Pengajuan Cuti Elektronik). Acara ini berlangsung pada Jumat (24/10/2025), di ruang sidang Cakra PN Cianjur.Kegiatan peluncuran aplikasi tersebut dilakukan secara resmi oleh Ketua PN Cianjur, Rudita Setya Hermawan. Turut hadir juga Wakil Ketua PN Cianjur Fitria Septriana, para Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh Aparatur PN Cianjur. Ide gagasan dibuatnya aplikasi tersebut diinisiasi oleh Kasub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana, Josua Hansen Pardamean, dan Hakim Pengawas Raja Bonar Wansi Siregar. Dalam rapat berjenjang yang dipimpin oleh Hakim Pengawas Bidang beberapa bulan yang lalu, dilakukan evaluasi terkait pengajuan cuti yang masih dilakukan secara manual. “Dahulu setiap Aparatur yang ingin mengajukan cuti harus datang ke bagian Kepegawaian. Tentu ini dirasakan kurang efektif ditengah kesibukan yang ada. Belum lagi dari setiap form yang dibuat harus dibawa oleh bersangkutan kepada atasannya untuk dimintakan persetujuan”, ungkap Bonar.Dengan adanya penggunaan aplikasi Simpatik, proses yang cukup memakan waktu lama tersebut dapat diatasi bahkan data yang terdapat dalam aplikasi tersebut dapat digunakan Pimpinan dalam melakukan monitoring dan evaluasi.Adanya aplikasi tersebut mendapatkan apresiasi dari Ketua PN Cianjur, yang menyatakan dengan adanya inovasi ini akan membantu mengoptimalkan pelayanan administrasi cuti.“Hal ini merupakan inovasi yang bagus dan sangat dibutuhkan, karena pengajuan cuti ini merupakan hal yang rutin terjadi, ditambah lagi ruangan bagian Kepegawaian yang berada di lantai 2 terkadang juga agak menyulitkan bagi beberapa Aparatur yang harus naik turun hanya untuk mengajukan cuti”, ungkap Rudita.Adapun pembuatan Aplikasi Simpatik ini tidak memakan biaya, dan dikerjakan langsung oleh Tim IT pada bagian PTIP Pegadilan Negeri Cianjur dengan dibantu oleh tenaga PPNPN yang diperbantukan pada bagian PTIP, Moch Fahmi Setiadi. Sebelum Aplikasi Simpatik ini digunakan oleh seluruh Aparatur, dilakukan Sosialisasi terlebih dahulu mengenai penggunaannya sehingga para Aparatur benar-benar memahami ketika menggunakannya.Harapannya, dengan adanya penggunaan aplikasi ini, proses pelayanan administrasi cuti pada Pengadilan Negeri Cianjur menjadi lebih optimal dan modern."Pimpinan dapat dengan mudah melakukan monitoring terhadap semua pengajuan cuti dan para Aparatur dapat memperoleh layanan yang berkualitas dari bagian Kepegawaian", tambah Rudita. (Gillang Pamungkas/al/ldr)

article | Serba-serbi | 2025-10-04 14:00:51

Negara, Bali – Suasana Aula SMK Negeri 1 Negara pagi itu terasa istimewa. Kehadiran Para Hakim dan Aparatur Pengadilan Negeri (PN) Negara di tengah-tengah siswa menimbulkan rasa penasaran. Ada apa gerangan? Jawabannya terungkap, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) PN Negara menggelar kegiatan “PN Negara Goes to School” pada Jumat (3/10/2025). Kegiatan itu mengusung tema, “Pencegahan Pernikahan Dini, Berprestasi dan Sukses tanpa Seks Bebas."Acara ini menjadi wujud nyata kepedulian lembaga peradilan terhadap masa depan generasi muda.Kegiatan ini berangkat dari tingginya permohonan dispensasi kawin di PN Negara, yang umumnya dipicu karena kehamilan di luar nikah dengan usia dibawah umur/usia sekolah. PN Negara menekankan pentingnya edukasi hukum bagi remaja agar memahami risiko seks bebas dan pernikahan dini. Serta, menyadari bahwa pernikahan idealnya dijalani dengan kesiapan, bukan karena keterpaksaan.Kegiatan diawali dengan sambutan Kepala Sekolah, I Putu Wardana dan sambutan dari PN Negara yang disampaikan oleh Firstina Antin Syahirini selaku Pelaksana Harian (PLH) Ketua PN Negara. Para narasumber dari jajaran hakim dan aparatur PN Negara menyampaikan materi secara berkesinambungan. Firstina Antin Syahirini, memaparkan mengenai definisi perilaku seks bebas, dilanjutkan dengan Indah Wahyuni Dian Ratnasari, yang menguraikan tahapan-tahapan yang mengarah pada perilaku tersebut. Selanjutnya, Regy Trihardianto, menekankan alasan mengapa seks bebas harus dihindari, sementara Aziz Junaedi, membahas kaitannya dengan kesehatan fisik dan mental.Materi berikutnya disampaikan oleh Luh Putu Sela Septika, mengenai cara menghindari seks bebas, yang kemudian diperkuat dengan paparan Hedyana Adri Asdiwati, tentang ketentuan KUHP 2026 serta aturan terkait dispensasi kawin.Dalam sesi penutup, pembawa acara sekaligus agen perubahan I Made Hadi Kusuma, dan Komang Sastrini, menekankan bahwa seks bebas tidak hanya dapat terjadi di lingkungan luar saja, tetapi kemungkinan dapat juga terjadi pada lingkungan keluarga. Oleh karenanya, remaja perlu berani melapor apabila mengalami pelecehan atau persetubuhan, karena setiap pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.Acara ditutup dengan himbauan kepada seluruh peserta. "Apabila masyarakat, baik orang tua maupun siswa, ingin mengetahui informasi lebih lanjut terkait layanan peradilan, dapat langsung mendatangi kantor PN Negara atau mengakses melalui media sosial resmi PN Negara," bunyi Rilis Berita PN Negara.Dengan demikian, kegiatan PN Negara Goes to School tidak hanya menjadi ruang edukasi hukum bagi generasi muda, tetapi juga memperkuat keterbukaan informasi publik. Sehingga, masyarakat semakin dekat dan memahami peran peradilan dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang sehat, beradab, dan taat hukum. (Aditya Yudi Taurisanto/zm/cas/fac)

article | Berita | 2025-09-27 12:25:44

Cianjur - Jawa Barat, Pengadilan Negeri (PN) Cianjur memiliki inovasi bagi masyarakat pencari keadilan yang diberi nama Posbakum Online atau Posline.Adapun cara kerja dari aplikasi ini sangatlah mudah. Masyarakat cukup mengetik posline PN Cianjur atau https://posline.pn-cianjur.web.id/ dalam pencarian google, untuk selanjutnya dapat langsung mengunjungi situs website dan juga mengakses aplikasi layanan posbakum secara online ini.Ketua PN Cianjur, Rudita Setya Hermawan menerangkan kehadiran aplikasi Posline sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat. "Aplikasi Posline lahir sebagai salah satu komitmen PN Cianjur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh di wilayah hukum PN Cianjur," ucapnya."Wilayah PN Cianjur itu sangat luas, meliputi 32 kecamatan dan 354 desa. Terlebih apabila masyarakat dari cianjur selatan ingin ke pengadilan, jarak tempuhnya mencapai 7 jam perjalanan. Oleh sebab itu, hadirnya Posline akan mengatasi persoalan jarak yang selama ini dialami oleh masyarakat," tambah Ketua PN Cianjur.Sebagaimana diketahui, aplikasi Posline merupakan aplikasi yang memiliki 3 fitur andalan; yaitu (i) fitur konsultasi whatsapp yang langsung terhubung dengan petugas posbakum; (ii) fitur dokumen hukum, dimana terdapat puluhan macam template permohonan; dan (iii) permohonan pengajuan prodeo secara online.Dengan demikian, jika masyarakat ingin membuat permohonan cukup membuka aplikasi Posline. Lalu masyarakat dapat mendownload template permohonan tersebut secara gratis. Kemudian melengkapi persyaratannya dan membawanya ke PN Cianjur untuk didaftarkan.Begitupun di dalam fitur konsultasi online, masyarakat cukup mengkoneksikan layanan melalui pesan whatsapp dan akan terhubung ke petugas posbakum PN Cianjur.Masyarakat saat ini cukup mengakses segala informasi tanpa harus datang dan berkonsultasi secara langsung. Cukup menggunakan smartphone yang dimiliki, maka informasi tersebut bisa didapatkan. "Dengan adanya inovasi Posline, diharapkan access to justice kepada masyarakat dapat terwujud," pungkas Rudita. (zm/fac)

article | Serba-serbi | 2025-09-20 14:30:05

Padang, Sumbar - Pengadilan Tinggi (PT) Padang telah meluncurkan inovasi berupa Aplikasi “KPT Berbudi”, guna meningkatkan kualitas pelayanan dan menciptakan lingkungan peradilan yang bersih dan modern.“Aplikasi tersebut mulai diberlakukan mulai hari Senin (8/08/2025) dengan diterbitkannya Surat Keputusan Nomor 180/KPT.W3-U/SK.HK.1.2.5/IX/2025 tentang Pemberlakuan Aplikasi “KPT Berbudi” pada Pengadilan Tinggi Padang,” bunyi informasi dikutip dari Sosial Media Instagram @ptpadang. Inovasi ini juga telah diperkenalkan oleh Ketua PT Padang Dr. Budi Santoso, dalam pembinaan KPT Padang untuk hakim dan aparatur Pengadilan Negeri se-wilayah Pengadilan Tinggi Padang secara virtual Jumat lalu (19/08/2025). Aplikasi “KPT Berbudi” dapat diakses dengan mudah melalui tautan https://berbudi.pt-padang.go.id/“KPT” Berbudi adalah aplikasi layanan virtual Pengadilan Tinggi Padang yang menyediakan fasilitas audiensi daring dengan Ketua Pengadilan Tinggi sekaligus kanal pelaporan gratifikasi. Aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan dan perbaikan layanan peradilan. Setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti secara profesional dan transparan, demi mewujudkan peradilan yang akuntabel dan terpercaya di lingkungan Pengadilan Tinggi Padang.Jenis Layanan KPT BerbudiAplikasi KPT Berbudi merupakan inovasi Pengadilan Tinggi Padang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat menikmati beberapa layanan yaitu: Pertama, konsultasi langsung dengan Ketua Pengadilan Tinggi Padang secara daring melalui Zoom Meeting. Kedua, melaporkan praktik gratifikasi dilingkungan pengadilan Tinggi Padang maupun pengadilan Negeri di bawah wilayah hukumnya, dan ketiga adalah menyampaikan berbagai pengaduan secara cepat dan mudah. Dengan fitur-fitur tersebut, Aplikasi “KPT Berbudi” hadir sebagai sarana transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan pelayanan peradilan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.Fitur Keunggulan KPT Berbudi“KPT Berbudi” hadir dengan berbagai fitur unggulan yang dirancang untuk memudahkan pengguna. Aplikasi ini dibuat agar mobile friendly, sehingga dapat diakses dari perangkat apa pun dengan tampilan responsif yang nyaman. Selain itu pengguna nantinya akan mendapatkan notifikasi otomatis melalui WhatsApp guna memastikan pengguna menerima pembaruan jadwal audiensi dan laporan secara real time. Dalam aplikasi ini fasilitas virtual meeting sudah terintegrasi dengan Zoom Meeting sehingga mempermudah pertemuan dengan Ketua Pengadilan Tinggi Padang secara efisien. Untuk mendukung transparansi, tersedia sistem pelaporan gratifikasi yang akuntabel dan berkontribusi pada upaya pemberantasan korupsi. Keamanan data pengguna juga tidak luput dijamin, melalui perlindungan ketat terhadap informasi pribadi seperti NIP, tanggal lahir, dan nomor WhatsApp pelapor aplikasi ini diharapkan bisa menjadi sarana pelaporan yang aman. Selain itu, aplikasi ini menyediakan edukasi komprehensif tentang gratifikasi dan dasar hukumnya, sehingga meningkatkan pemahaman publik. Melalui fitur pengaduan, pengguna dapat melaporkan pelanggaran atau masalah di lingkungan peradilan secara anonim dan aman. Dan yang terakhir adanya fitur aspirasi yang memungkinkan masyarakat menyampaikan ide, saran, dan masukan untuk perbaikan layanan peradilan, dan aplikasi ini juga dilengkapi fitur untuk permohonan informasi memberikan akses cepat terhadap informasi publik yang dibutuhkan. (bayu wicaksono/zm/fac)

article | Berita | 2025-07-10 08:00:28

Pemalang - Mendekatkan layanan, PN Pemalang jalankan sidang di luar gedung. Seperti terlihat pada Senin (7/7/2025). Persidangan berlangsung di kantor kecamatan yang terletak di Jalan Letjen DI Panjaitan 205 Pemalang.Nampak seorang hakim dengan perangkat persidangan sedang memberikan layanan. “Beberapa perkara permohonan disidangkan hari ini,” jelas Agus Sardjianto, Panitera PN Pemalang kepada DANDAPALA.Lebih lanjut, persidangan di luar gedung adalah komitmen mendekatkan layanan. “Sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2015,” ujar pria yang pernah menjabat Panitera Muda Hukum PN Jakarta Timur.Persidangan di luar gedung adalah agenda rutin PN Pemalang. “Sejak awal Juni 2025,” jelas Hasrawati Yunus, Ketua PN Pemalang. Tercatat tidak kurang 29 permohonan telah disidangkan ujarnya melanjutkan.“Beragam jenis, rerata permohonan terkait perbaikan dokumen kependudukan,” jelas hakim wanita yang telah lulus ujian seleksi pimpinan kelas 1A tersebut.Khadzik Tsauquf, pria yang berprofesi pedagang menyampaikan apresiasi. ”Alhamdulilah, perubahan nama anak saya, sidangnya cepat tidak bertele tele,” ujarnya.Hal senada disampaikan Agustin. ”Sangat membantu karena cepat pelayanannya,” ujar ibu rumah tangga yang juga merubah nama anak.Dari pentauan Tim Dandapala, pelayanan persidangan sudah dimulai sejak pukul 09.00 WIB. Ruangan pendopo kecamatan dilengkapi dengan perangkat sidang seperti meja, bendera merah putih dan bendera pengadilan serta burung garuda. “Kelengkapan dan aturan persidangan tetap dijaga,” imbuh Ketua PN Pemalang.Apresiasi juga disampaikan jajaran pemerintah daerah. “Memudahkan masyarakat mendapatkan layanan keadilan,” ujar Novi Utami, Kasi Pelayanan di kantor Kecamatan Pemalang. (seg).