article | Berita | 2025-05-07 16:50:29

Lombok Timur - Pengadilan Negeri (PN) Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) mengikuti Knowledge Sharing secara virtual yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang pada Selasa (6/5/2025). Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka penguatan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).“Pentingnya forum berbagi pengalaman ini sebagai upaya bersama dalam memperkuat integritas dan kolaborasi di lingkungan peradilan”, ungkap Ketua PTUN Palembang, Haryati, dalam sambutannya.Atas undangan Knowledge Sharing PTUN Palembang, Ketua PN Selong, Ida Bagus Oka Saputra Manuaba menyambut positif.  “Kami mengapresiasi undangan dari PTUN Palembang dan menyambut baik kegiatan sharing session ini sebagai bentuk kolaborasi positif antar satuan kerja peradilan”, ungkapnya.Kegiatan knowledge sharing ini berjalan hangat dan penuh diskusi. Di dalam diskusi tersebut, Ketua PTUN Palembang beserta jajaran bertanya seputar proses dan strategi pembangunan ZI yang telah dijalankan oleh PN Selong. Termasuk, keunggulan yang dimiliki dan langkah konkret PN Selong dalam meraih predikat WBK. Untuk diketahui PN Selong telah meraih predikat WBK pada tahun 2023 lalu.Menanggapi hal tersebut, Ketua PN Selong memaparkan berbagai pengalaman penting selama proses pembangunan ZI, diantaranya:Penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh hakim serta pegawai;Peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya di layanan PTSP;Transformasi mindset seluruh aparatur menuju budaya kerja yang berintegritas dan profesional;Pemenuhan eviden secara aktual dan paripurna;Pemanfaatan inovasi berbasis digital maupun non-digital dalam mendukung transparansi dan efisiensi pelayanan;Pelaksanaan survei secara rutin dan objektif;Sosialisasi serta penguatan sinergi dengan berbagai instansi eksternal; danLangkah strategis lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan satuan kerja dan masukan dari tim penilai.Seusai diskusi, kegiatan kemudian ditutup dengan doa dan sesi foto bersama secara virtual.  Hal itu menunjukan kolaborasi dan semangat bersama dalam mewujudkan lingkungan peradilan yang bersih, transparan, dan akuntabel.Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan semangat membangun Zona Integritas terus menyebar dan menginspirasi seluruh satuan kerja peradilan di Indonesia dalam meraih predikat WBK. (ZM)

article | Berita | 2025-03-21 09:05:47

Bajawa. Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Kupang, Dr. Pontas Efendi, bersama rombongan melaksanakan pembinaan dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri (PN) Bajawa kmrin Kamis 20/3. Kunjungan ini merupakan bagian dari tugas pengawasan dan pembinaan terhadap satuan kerja di wilayah hukum PT Kupang.Dalam kesempatan ini, Ketua PT Kupang menegaskan kepada Ketua PN Bajawa agar tidak mengadakan jamuan, pemberian cenderamata berupa kain, maupun layanan VIP. "Tidak usah ada jamuan, pemberian kain hingga layanan VIP," pesan KPT Kupang melalui Ni Luh Putu Partiwi kepada Dandapala.Arahan ini sejalan dengan kebijakan Ketua Mahkamah Agung (MA) RI, Prof. Sunarto, yang sebelumnya menegaskan bahwa dalam setiap kunjungan pimpinan MA, baik di Mahkamah Agung maupun di pengadilan tingkat banding, tidak diperkenankan adanya jamuan atau acara seremonial yang dapat membebani satuan kerja yang dikunjungi. Bahkan, jika masih ditemukan adanya kegiatan jamuan dalam kunjungan kerja, Ketua MA menegaskan akan memberikan sanksi berupa demosi kepada pimpinan atau aparatur peradilan yang bersangkutan.Kunjungan ini didasarkan pada Surat Tugas Nomor: 498/KPT.W26-U/KP7.1/III/2025 tanggal 10 Maret 2025, yang dikeluarkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PT Kupang dalam melakukan pembinaan dan pengawasan daerah. Berdasarkan surat tugas tersebut, rombongan yang turut serta dalam kunjungan ini terdiri dari Dr. Pontas Efendi, Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, serta para Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris dan staff.Kunjungan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan peradilan, "inti dari AMPUH adalah pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan", tegas H. Slamet Suripto, S.H., yang juga sebagai Hakim Tinggi. Rombongan ini akan melakukan pembinaan, pengawasan dan assesment Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di PN Bajawa serta PN Ende dalam periode 19 Maret 2025 hingga 22 Maret 2025. Seluruh biaya perjalanan dinas ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 005.03.400246/2025 tanggal 2 Desember 2024 (DIPA 03) Tahun Anggaran 2025.KPT menekankan agar Hakim dan aparatur peradilan jangan terjerat oleh pinjaman online dan jangan ikut bermain judi. "Tingkatkan kapasitas dan kapabilitas sehingga ada peningkatan sumber daya manusia, jangan sekali-kali berharap uang dan jangan bermain perkara", tutup Dr. Pontas Efendi. IKAW

article | Berita | 2025-03-20 21:30:54

Tangerang- Salah satu upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Negeri (PN) Tangerang dengan melaksanakan Public Campaign Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Acara ini dilakukan di depan Kantor PN Tangerang pada Rabu 19/3/2025. “Kami telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan selanjutnya kami menargetkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Ini bukan hanya sekadar pencapaian administratif, tetapi juga bentuk nyata dari komitmen kami untuk memberikan pelayanan yang bersih dan transparan kepada masyarakat,” ujar Fahmiron yang juga Ketua PN Tangerang. Berbagi takjil dan stiker kepada para pengendara yang melewati jalanan depan kantor PN Tangerang juga dilakukan dalam rangkaian public campaign. Selain sosialisasi, kegiatan ini juga sebagai wujud saling berbagi di bulan Ramadhan dan dukungan terhadap penyelenggaraan Zona Integritas di PN Tangerang. PN Tangerang terus berupaya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan, dan bebas dari korupsi, serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di kota Tangerang. Public Campaign merupakan salah satu program Mahkamah Agung RI dalam rangka pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM pada badan peradilan di bawahnya.  Public Campaign  ini bertujuan untuk mensosialisasikan dan menunjukkan komitmen yang kuat dari Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus dalam melakukan pembangunan Zona Integritas. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua PN Tangerang, panitera, sekretaris serta aparatur PN Tangerang.“Harapannya seluruh komponen masyarakat dapat mengawal dan mengawasi kegiatan pembangunan Zona Integritas di PN Tangerang, sehingga masyarakat memiliki kepercayaan yang lebih tinggi terhadap PN Tangerang," tutup rilis yang diterima Tim DANDAPALA.

article | Berita | 2025-03-20 15:25:40

Maros, Sulawesi Selatan. Pengadilan Negeri (PN) Maros menggelar rapat pemantapan AZIK (Ampuh, Zona Integritas, dan Kinerja) Senin 20/3/2025, di Aula PN Maros.Rapat ini bertujuan memastikan pemenuhan evidence terkait Akreditasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (Ampuh), Zona Integritas, serta penilaian kinerja Badilum memasuki akhir triwulan pertama.Meskipun telah meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), PN Maros tetap berupaya memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Ketua PN Maros, Sofian Parerungan menegaskan pentingnya menjaga integritas dan kapasitas aparatur, terutama menjelang libur panjang Lebaran.“Pemenuhan evidence bukan sekadar formalitas. Kinerja harus tetap optimal meski dalam kondisi efisiensi anggaran,” ujar Sofian.Rapat ini diikuti dengan antusias oleh seluruh aparatur PN Maros yang berkomitmen menjadikan evidence sebagai sarana meningkatkan confidence dalam pelayanan peradilan. (MT)

article | Berita | 2025-03-20 12:30:07

Selong – Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA) pada Jumat (07/03/2025) yang lalu mengundang satuan kerja yang telah berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) untuk dilakukan monitoring dan evaluasi (monev). Terdapat 34 (tiga puluh empat) satuan kerja yang diundang untuk dilakukan monev secara daring ini. Salah satu diantaranya ialah Pengadilan Negeri (PN) Selong. Dalam pemaparannya kepada Bawas MA saat Monev pada Rabu (19/3/2025), Ketua PN Selong, Ida Bagus Oka Saputra mempresentasikan keberlangsungan pembangunan Zona Integritas di lingkungannya. Diketahui, pembangunan ZI pada PN Selong ini telah menyasar pada 6 (enam) area pengungkit beserta reformnya.  Ketua PN Selong menerangkan untuk mendukung pembangunan ZI, PN Selong telah menyediakan berbagai inovasi, baik digital maupun non-digital. “Inovasi digital PN Selong diantaranya Kehadiran dan Panggilan Sidang Online, PTSP Online, Majalah Prima, Peta Digital, dan Digital Signage”, ungkapnya.Kedepannya, guna meraih predikat WBBM, PN Selong kembali berencana membuat lebih banyak inovasi. “Rencana inovasi tersebut yaitu Sistem Elektronik Pendaftaran dan Pelaksanaan Eksekusi Perdata Secara Elektronik, kemudian dilanjutkan dengan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Polres Lombok Timur”, tambahnya.Atas pembangunan ZI yang berkesinambungan ini, pada tahun 2024 lalu PN Selong mampu mempertahankan nilai survey persespi korupsi pada angka maksimal 4,00 di setiap triwulannya. Di samping itu, nilai capaian kinerja PN Selong juga selalu meningkat dari tahun sebelumnya.

article | Berita | 2025-03-20 10:20:29

Dompu-Pengadilan Negeri (PN) Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB) berkolaborasi dengan Pengadilan Agama (PA) Dompu mengadakan acara kampanye publik pembangunan zona integritas. Masyarakat yang kebetulan lewat di depan lokasi antusias menyambut kampanye itu.Sebagaimana informasi yang dihimpun DANDAPALA, Kamis (20/3/2025), kegiatan tersebut dilakukan pada Senin (17/3), jam 16.30 WITA s/d selesai di depan Kantor PN Dompu, Jalan Beringin Nomor 2, Kabupaten Dompu.Kegiatan dipimpin langsung oleh Ketua PN Dompu, I Ketut Darpawan dan Wakil Ketua PN Dopu Firdaus bersama Ketua PA Ahmad Imron, dan Wakil Ketua PA Dompu, Muchamad Misbachul Anam. Serta para hakim dan keluarga besar PN dan PA Dompu.Kegiatan kampanye publik tersebut dibalut dengan kegiatan bakti sosial berupa pemberian takjil dalam rangka HUT IKAHI Ke-72 disertai pembagian stiker pembangunan zona integritas PN dan PA Dompu bagi masyarakat yang melintas di depan kantor PN Dompu. “No Korupsi, Stop Gratifikasi Ilegal” slogan yang tercantum dalam stiker yang dibagikan pada kegiatan Public Campaign tersebut dirasa selaras dengan tema HUT IKAHI Ke-72 yaitu “Hakim Berintegritas, Pengadilan Berkualitas”. Sehingga diharapkan menjadi semangat dan motivasi perubahan pola pikir dan budaya kerja tidak hanya bagi para hakim, tetapi bagi seluruh keluarga besar PN dan PA Dompu dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Serta sosialisasi terhadap masyarakat akan bahaya dari tindak pidana korupsi dan juga meminta keterlibatan aktif masyarakat apabila terjadi kecurangan dan penyimpangan yang terindikasi praktik korupsi.

article | Berita | 2025-03-15 15:30:14

Pasaman Barat – Pengadilan Negeri (PN) Pasaman Barat, Sumatra Barat (Sumbar) melakukan berbagai sosialisasi dengan pihak eksternal disertai public campaign anti korupsi di segala lini.Acara itu dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pasaman Barat, Perwakilan Polres Pasaman Barat, LAPAS Pasaman, LAPAS Talu, para advokat POSBAKUMADIN, dan pihak bank pada Jumat, (14/3/2025).Sinergitas Pemangku Kepentingan merupakan aspek penting dalam menjalani rutinitas, oleh karenanya momen ini adalah waktu tepat dalam meneguhkan kembali dan memberitahukan bahwa setelah peningkatan kelas dari pengadilan kelas II menjadi pengadilan kelas IB, PN Pasaman Barat berkomitmen dalam pembangunan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sebagaimana SK KABAWAS MA-RI Nomor: 15/BP/SK/PW1.1.1/II/2024 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Pengadilan. "Perjalanan masih panjang karena kegiatan ini baru bagian dari Kerangka SMAP yaitu perencanaan, masih ada pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut," tutur Ketua PN Pasaman Barat, Ade Satriawan. Hadir dalam acara itu Wakil Ketua PN Pasaman Barat, Doni Prianto. Dalam public campaign tersebut, dipresentasikan oleh hakim PN Pasaman Barat, Hilman Maulana Yusuf."Inna rabbaka labil-mirsad(Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi), jika kita bersih, tidak perlu risih. Manusia bisa dikelabuhi, namun tidak dengan Tuhan kita. Mari jaga integritas yang tidak mengenal “puasa ini” (tidak akan berhenti," tutur Kang Hilman.Poin-poin yang disampaikan bahwa PN Pasaman Barat telah membentuk Struktur Organisasi SMAP, menyampaikan ruang lingkup SMAP serta mengidentifikasi kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. (asp)