Jakarta — Suara publik kembali menegaskan pentingnya penguatan kesejahteraan hakim sebagai fondasi utama menjaga independensi dan integritas peradilan. Kali ini melalui Widget Survei TPM (Tim Pemberi Masukan) pada platform Dandapala.com yang berada di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) MA, sebuah polling bertajuk “Kesejahteraan Hakim dan Aparatur Peradilan Perlu Dinaikkan Ga Sih, Agar Keadilan Tidak Dapat Dibeli??” sukses menarik atensi luas—mulai dari aparatur peradilan, pemerhati hukum, hingga masyarakat umum yang mengikuti dinamika reformasi peradilan.
Hingga Selasa, 18 November 2025, polling tersebut telah menghimpun 99 suara, dan hasil sementara menunjukkan kecenderungan yang sangat kuat:
• Sangat perlu: 87%
• Perlu: 6%
• Belum perlu: 1%
• Tidak perlu: 4%
• Abstain: 2%
Dominasi pilihan “sangat perlu” memperlihatkan bahwa wacana peningkatan kesejahteraan bukan lagi sekadar kebutuhan administratif, melainkan menjadi fondasi moral bagi terbangunnya peradilan yang tahan terhadap intervensi dan godaan transaksional.
Pandangan publik ini sekaligus mengafirmasi bahwa kesejahteraan merupakan salah satu pilar bagi terjaganya independensi hakim—sebuah prinsip yang menjadi jantung dari tegaknya keadilan.
Langkah Ditjen Badilum membuka ruang partisipasi publik melalui polling ini dinilai sebagai wujud keterbukaan dan kepekaan terhadap denyut aspirasi masyarakat.
Polling di Dandapala.com masih terus dibuka hingga akhir November. Hasil akhirnya diharapkan dapat menjadi salah satu pijakan penting bagi perumusan kebijakan yang lebih progresif dalam memperkuat struktur kesejahteraan aparat peradilan. Harapannya, aspirasi publik yang menguat ini dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret yang berkelanjutan demi menciptakan peradilan yang bersih, berkeadilan, dan tidak dapat dibeli oleh kekuasaan atau kepentingan apa pun. (zm/wi)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI
