article | Berita | 2025-06-04 09:10:27

 Jakarta- Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum), H Bambang Myanto mendukung penuh riset yang akan dilakukan Center For Indonesia Law, Islam and Society (CILIS) Universitas Melbourne terkait hukum di Indonesia. Khususnya soal sengketa kontrak dalam hal investasi Australia di Indonesia.Hal itu disampaikan saat menerima kunjungan perwakilan CILIS yang diwakili oleh Guru Besar Universitas Melbourne Prof  Jeremy Kingsley, dan akademisi Indonesia yang mengajar di Fakultas Hukum Universitas Melbourne Prof Nadirsyah Hosen. Saat menerima tim CILIS pada Selasa (3/6) kemarin, Bambang Myanto didampingi Sekretaris Ditjen, Dirganis dan Dirpapu serta para Hakim Yustisial Ditjen Badilum.Sebagai lembaga yang berfokus pada hukum Indonesia khususnya berkaitan dengan masyarakat Indonesia serta hukum agama dan pengaruhnya, CILIS termotivasi untuk mendalami praktik hukum peradilan yang berkaitan dengan topik sengketa kontrak yang akan diangkat. Dengan rencana pelaksanaan penelitian sengketa kontrak yang marak terjadi di Indonesia khususnya di wilayah hukum pengadilan area Jakarta, Yogyakarta, dan Mataram, CILIS berharap dapat mewujudkan sinergi baik perizinan maupun masukan dari Ditjen Badilum untuk dapat melakukan metode penelitian court observation atau pengamatan langsung.Dengan latar belakang penurunan angka investasi Australia ke Indonesia yang disebabkan hipotesis ketidakpastian penyelesaian sengketa kontrak pada peradilan Indonesia, CILIS bermaksud mendalami isu tersebut dengan analisis peraturan yang ada. “Soal permasalahan pembatalan kontrak karena tidak dibuat dalam bahasa Indonesia, menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Lampiran B Angka 1 bahwa hal tersebut tidak lagi serta merta membatalkan kontrak,” kata Bambang Myanto kepada tamu CILIS.Lebih lanjut, segenap Ditjen Badilum menyambut baik gagasan penelitian CILIS dalam meneliti iklim investasi asing di Indonesia. Sebagai semangat transparansi dan kepastian hukum, Dirjen Badilum juga menunjukkan aplikasi Satu Jari sebagai inovasi dalam monitoring kinerja dari berbagai Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sambil memeragakan monitoring real time pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Mataram. Dirjen berharap inovasi tersebut dapat menjadi tambahan data bagi CILIS untuk membangun keyakinan investor asing atas kepastian proses hukum pada peradilan di Indonesia. Pertemuan ditutup dengan harapan Dirjen Badilum bahwa penelitian tersebut dapat bermanfaat bagi CILIS, Badilum, serta memajukan iklim hukum dan investasi di Indonesia. (NSN, NH)

article | Berita | 2025-05-20 08:50:22

Jakarta - Ditjen Badilum kembali gelar uji kompetensi calon pimpinan PN Kelas IA & IA Khusus. Kegiatan berlangsung sejak tanggal 18 hingga 20 Mei 2025 di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Sebanyak 44 hakim terpilih. Mayoritas saat ini menduduki Ketua PN Kelas IB dari berbagai daerah. Selebihnya adalah hakim yang bertugas di PN Kelas IA Khusus.“Proses seleksi untuk mendapatkan calon pimpinan yang berkualitas,” ujar Wakil Ketua MA, Suharto saat membuka sesi wawancara hari pertama.Setelah membuka acara, Suharto langsung menguji peserta. Selain Wakil Ketua MA, peserta secara bergiliran juga diuji wawancara oleh 4 Ketua Kamar (Pidana, Perdata, Pengawasan dan Pembinaan), Sekretaris MA dan Dirjen Badilum.“Wawancara hari ini adalah rangkaian kegiatan seleksi,” jelas Bambang Myanto, Dirjen Badilum pada sela-sela acara. Berbagai hal diujikan pada sesi wawancara. Visi dan misi serta wawasan dan integritas digali dari peserta. Selanjutnya kemampuan teknis hukum maupun administrasi dan layanan juga tidak luput ditanyakan.Kemampuan manajerial sebagai calon pimpinan dan tentu saja persoalan kode etik maupun Pedoman Perilaku Hakim juga menjadi perhatian.Menjelang magrib, proses seleksi yang diikuti sebanyak 23 peserta dapat diselesaikan. Dilanjutkan besok Selasa (20/5/2025) untuk 21 peserta yang masuk gelombang kedua, jelas panitia yang tidak mau disebut namanya.Sebagaimana diketahui, untuk dapat menduduki jabatan Pimpinan PN, termasuk PN Kelas IA & IA Khusus harus mengikuti kegiatan uji kepatutan dan kelayakan.“Seluruh peserta sebelumnya harus menjalani profile assesment beberapa waktu yang lalu,” jelas Hasanudin, Dirbinganis. "Selain itu, sebelum wawancara peserta juga menjalani uji substansi secara elektronik," sambungnya kepada Tim Dandapala.

article | Berita | 2025-05-05 07:05:48

Kabar duka datang dari Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah (PT Sulteng). Pada hari Ahad 4 Mei 2025, Hakim Tinggi Khadwanto berpulang ke pangkuan Sang Khalik. Hakim Tinggi yang bertugas di PT Sulteng sejak 21 Januari 2025 tersebut meninggal dunia di RS Wirabuana Palu karena alasan sakit.“Dedikasi dan pengabdian beliau bagi lembaga peradilan adalah satu hal yang sangat membanggakan. Meskipun beliau baru betugas selama 4 Bulan di PT Sulteng, namun telah banyak kenangan baik dengan almarhum,” tutur Dr. Hj. Nirwana, S.H., M.Hum., saat memimpin upacara pelepasan jenazah di Aula Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.“Atas nama negara, menyampaikan banyak terima kasih atas pengabdian Almarhum kepada Mahkamah Agung selama lebih kurang 33 Tahun lamanya,”sebut KPT Sulteng.Upacara Pelepasan Jenazah Khadwanto juga dihadiri oleh pimpinan badan peradilan agama di wilayah Sulawesi Tengah. Tampak Drs. H. Nur Khazim, M.H, selaku Ketua PTA Palu. Hadir pula Para Hakim Tinggi, Ketua Pengadilan Negeri, Para Hakim Tingkat Pertama, serta segenap Aparatur Peradilan se Wilayah Hukum PT Sulteng. Khadwanto lahir pada 12 Januari 1966. Memulai karier di Mahkamah Agung sejak Desember 1992. Nama Khadwanto dikenal Masyarakat saat dirinya bertindak selaku Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan kasus swab RS UMMI, Bogor di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan terdakwa Habib Rizieq Syihab. Sebelum menjadi Hakim Tinggi, diketahui bahwa Khadwanto pernah bertugas di sejumlah Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus, yaitu PN Jakarta Timur dan PN Surabaya. (AAR)

article | Berita | 2025-04-29 20:45:53

Jakarta- Dirjen Badan Peradilan Umum (Badilum) Mahkamah Agung (MA) Bambang Myanto membuat layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Gedung Badilum. Dengan layanan PTSP ini maka setiap tamu bisa dilayani dengan maksimal.PTSP ini merupakan wujud komitmen perubahan di Ditjen Badilum. Hal itu ssesuai SK Keputusan Dirjen Badilum Nomor 946/DJU/SK.OT1.2/III/2025.  PTSP Badilum ini fungsinya untuk menerima tamu dari satker maupun dari eksternal (instansi lain).“Jadi selain menerapkan ruang tamu virtual, Badilum juga menerapkan ruang tamu di PTSP jika ada tamu yang ingin bertemu langsung dengan pejabat di Ditjen Badilum,” kata Dirbinganis Badilum, Hasanudin.Sebagaimana diketahui, sebelumya Dirjen Badilum Bambang Myanto merevisi standar layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Harapannya layanan ke masyarakat menjadi lebih baik. Hal itu dituangkan dalam Keputusan Dirjen Badilum Nomor 946/DJU/SK.OT1.2/III/2025. “Bahwa untuk meningkatkan kualitas dan transparansi layanan, Ditjen Badilum perlu melaksanakan perubahan sistem pelayanan,” demikian bunyi diktum Menimbang SK tersebut yang dikutip DANDAPALA.Untuk mewujudkan tujuan tersebut, perlu dilakukan pelayanan yang terintegrasi pada ruang pelayanan terpadu satu pintu.“Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan tersebut, pedlu ditetapkan pedoman standar pelayanan terpadu satu pintu,” demikian bunyi SK yang ditandatangani pada 25 Maret lalu.