article | Opini | 2025-06-20 08:05:54

Assalamualaykum Warohmatullahi Wabarokatuhu,SAHABAT sekalian Secara naluriah, manusia pada dasarnya memang dipenuhi oleh sifat serakah, enggan bersyukur, berkeluh kesah, tidak perduli terhadap sesama. Dalam ranah science pada lingkup ilmu jiwa ada suatu teori fenomenal yang dikekukakan oleh Sigmund Freud yang dikenal dengan psikoanalisa. Teori tersebut memberikan suatu deskripsi bahwa manusia prinsip dasarnya adalah selalu mencari kesenangan atau kenikmatan dan menghindari ketidaknikmatan. Sigmund Freud dengan Psikoanalisanya membagi jiwa manusia ke dalam tiga lapisan yakni ;-       Lapisan pertama, Das Es atau Id ; Bagian primitif dan tidak sadar yang didorong oleh dorongan insting dan keinginan. -       Lapisan kedua Das Ich atau Ego ; Bagian kepribadian yang beroperasi pada tingkat kesadaran dan bertindak sebagai perantara antara id dan dunia luar. -       Lapisan ketiga Das Ueber Ich atau Superego : Bagian kepribadian yang mencerminkan nilai-nilai moral dan etika dari masyarakat. Dalam menjalan kehidupan di dunia nyata, jika hanya lapisan paling dasar dari jiwa manusia atau Id ini yang mendominiasi dirinya, maka keperibadiannya manusia diprediksi berada pada derajat yang nyaris sama dengan binatang. Pada lapisan jiwa berikutnya, Ego, berdasarkan teori tersebut terdapat aspek psikis berupa kepribadian manusia yang berhubungan dengan realitas dunia luar, sehingga ketika dia berinteraksi manusia dapat mengendalikan hawa nafsunya. Dia mulai merasa malu melakukan suatu perbuatan yang bersifat tercela atau perbuatan-perbuatan dosa karena adanya lapisan psikis pada lapis ke dua dari jiwanya itu. Dalam konteks Ilahiah  yang dimaksud dosa berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Muslim no 2553 Rasulullah Salallahu ‘alaihi wassalam bersabda “dosa adalah apa yang mengganjal dalam dirimu dan kamu tidak ingin manusia mengetahuinya”. Lalu Pada lapisan jiwa terluar atau ketiga, Superego terdapat lagi aspek sosiologis dimana kepribadian yang terbentuk dari diri seseorang memiliki hubungan yang erat dengan nilai-nilai moral. Hal ini disebabkan oleh pengaruh-pengaruh pendidikan yang diberikan kepada manusia, baik pendidikan yang didapat dari lingkungan social hingga pendidikan agama. Pembahasan science yang dimunculkan oleh seorang psikolog pada abad ke 20 awal itu, jika kita renungkan dan dielaborasi,  kandungannya telah banyak diungkap oleh Al Qur’an, kitabullah yang merupakan sumber kebenaran dan tuntutan hidup bagi umat manusia. Sayangnya manusia jarang menyadari dan menggali kebenaran ilmiah yang tersirat di dalam Alqur’an. Disebutkan di dalam surat Al Ma’arij ayat 19 Allah berfirman : “Innal insaana khuliqa halu ‘aa..”, yang artinya,sungguh manusia diciptakan suka mengeluh..disambung ayat ke 20 hingga ke 22 idza massahu Syarru jazuu ‘aa” wa idza massahul khoyru manuu ‘aa.. illal mushollin…(apabila ditimpa kesusahan dia berkeluh kesah), dan apabila mendapat kebaikan dia (harta) jadi kikir, kecuali bagi orang-orang yang shalat.Lalu Allah melanjutkan firmannya pada ayat ke 23 hingga 30 : Alladziina huum ‘alaa sholatihiim daaaa’ imuun…walladzinaa fii amwalihim haqqum ma’luum…Lissaaaa ili na walmahruum… walladzîna yushaddiqûna biyaumid-dîn…walladzîna hum min ‘adzâbi rabbihim musyfiqûn…Inna ‘adzâba rabbihim ghairu ma'mûn… walladzîna hum lifurûjihim ḫâfidhûn.. Illâ ‘alâ azwâjihim au mâ malakat aimânuhum fa innahum ghairu malûmîn..Artinya “yang selalu setia mengerjakan salatnya…yang di dalam hartanya ada bagian tertentu…untuk orang (miskin) yang meminta-minta dan orang (miskin) yang menahan diri dari meminta-minta…yang memercayai hari Pembalasan…dan yang takut terhadap azab Tuhannya…sesungguhnya tidak ada orang yang merasa aman dari azab Tuhan mereka…. (Termasuk orang yang selamat dari azab adalah) orang-orang yang menjaga kemaluannya… kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Sesungguhnya mereka tidak tercela (karena menggaulinya).    Firman Allah di dalam surat Al Ma’arij “Illal Mushollin” (kecuali yang mengerjakan shalat) sepatutnya menjadi reminder dalam konteks beribadah dan menuntun hidup kita menjadi lebih berkualitas dan lebih bermakna  baik dalam hubungan kita kepada Allah maupun kepada sesama manusia (habblum minanas). Karena shalat adalah tiang agama dan menjadi instrumen yang menjadi kontrol atau pengendali guna terhindar dari perbuatan dosa. Di dalam surat al an kabut ayat 45 Allah berfirman Aqimisshalat Innashalata tanha anil fahsyaa I wal munkar (dirikanlah shalat, karena shalat mencegah perbuatan keji dan munkar). Dengan mendirikan shalat dan setia terhadap shalatnya sebagaimana firman-firman Allah di dalam Alqur’an sesungguhnya merupakan jaminan agar manusia tercegah dari perbuatan keji dan munkar, agar manusia tidak selalu berkeluh kesah, agar manusia mampu menahan hawa nafsunya dan agar manusia senantiasa menjaga kesucian dirinya sebagaimana firman Allah di dalam surat al ‘ala “Qad af lahaman ta zakka wa dzakarasma rabbihi fasholla”Sungguh beruntung orang yang menjaga kesucian dirinya dan senantiasa mengingat Tuhannya dengan shalat.Sahabat sekalianJika kita mencoba mengambil suatu benang merah yang menghubungkan aspek kejiwaan dengan berbagai penemuan ilmu-ilmu empiris secara objektif maka sesungguhnya tidak akan ada pertentangan antara science dengan kandungan-kandungan yang terdapat di dalam Alqur’an. Sebaliknya, justeru temuan-temuan ilmu pengetahuan yang terus berkembang memiliki korelasi dengan kandungan-kandungan Alqur’an. Alqur’an jika ditadaburi sesungguhnya akan menjadi pemandu dalam pengembangan science termasuk menyangkut aspek-aspek kejiwaan yang akan menemukan kenormatifannya dengan menggali dan memahami lebih jauh tanda-tanda yang ditunjukkan di dalam Alqur’an. Konsep dasar jiwa manusia yang primitif dan dipenuhi oleh instinc untuk semata-mata mencari kenikmatan dan menghindari ketidaknimatan pada akhirnya menemukan jalannya dengan kita lebih jauh memahami mengenai diri kita dan untuk apa kita diciptakan dan kemana kita pada akhirnya akan kembali. Sahabat sekalian   Betapa seiringnya kita mendengar ungkapan nyinyir, sarkatis yang menyatakan sholat terus maksiat jalan. Betapa sering kita mendengar ungkapan yang mengatakan “Mereka shalat tetapi juga melakukan korupsi”. Adanya ungkapan tersebut sesungguhnya tidak perlu ditanggapi dengan penuh emosional, namun kembali lagi kita bertanya kepada diri kita apabila kita telah rajin mengerjakan shalat namun masih terjerumus dalam lembah maksiat dan dosa perlu dipertanyakan “ada apa gerangan dengan shalatku”. Apakah hanya sekedar semata-mata menggugurkan kewajiban tanpa memaknai arti shalat yang sebenarnya ? Marilah kita perbaiki shalat kita, komunikasi kita kepada Allah Tabaraka wa ta’ala, memahami makna shalat berikut bacaan-bacaan shalat seraya menghayati dan mengimplementasikannya ke dalam kehidupan nyata kita sebagai seorang muslim  Fastabiqul Khoyrot IBNU MAZJAH(Hakim Ad Hoc Tipikor PN Manado)

article | Sidang | 2025-06-19 17:05:08

Rejang Lebong- Putusan PN Curup, Rejang Lebong, Bengkulu, terhadap anak BK (16 tahun) dan anak DDA (17 tahun) yang dijatuhkan selang satu minggu menarik perhatian masyarakat. Sebab, salah satu pelaku DDA dihukum kerja sosial membersihkan masjid. Selidik punya selidik, DDA bukanlah pelaku utama, perannya berupa menginjak kepala korban. Sebagaimana diberitakan, Hakim Eka Kurnia Nengsih, S.H., M.H menjatuhkan pidana terhadap anak DDA dengan pidana bersyarat berupa pelayanan masyarakat dengan kewajiban membersihkan Masjid At-Taqwa yang beralamat di Jalan Agus Salim Desa Puguk Lalang Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong selama 60 (enam puluh) jam dengan ketentuan pekerjaan dimaksud dilakukan sedemikian rupa oleh Anak tidak lebih 3 (tiga) jam perhari pada Rabu (04/6/2025).Hakim yang sama seminggu kemudian pada Rabu (11/6/2025) kembali menjatuhkan putusan pada anak BK.“Pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu,” bunyi amar putusan yang dibacakan di gedung pengadilan yang terletak di Jalan Basuki Rahmat 15, Rejang Lebong, Bengkulu.Perbedaan waktu pembacaan putusan telah memunculkan spekulasi, terlebih ketika dirasakan adanya disparitas. “Jauh dari tuntutan pidana penjara yang diiajukan Penuntut Umum,” ujar Ana Tasia Pase, pengacara yang mendampingi korban RA menanggapi kedua putusan.Sebagaimana diketahui, dalam perkara tersebut Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong mengajukan tuntutan yang berbeda. Untuk anak DDA pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan terhadap anak BK pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan.Keduanya oleh Penuntut Umum dinyatakan terbukti melanggar dakwaan primer, Pasal Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.Beda Peran Beda PutusanMerujuk pada rilis yang disampaikan PN Curup, perbedaan putusan dijatuhkan karena terdapat perbedaan peran anak DDA dan anak BK terhadap luka berat yang diderita anak korban RA.“Luka berat pada anak korban RA lumpuh dan belum dapat beraktifiras normal sejak September 2024 adalah luka akibat bacokan senjata tajam yang dilakukan anak BK, sedangkan anak DDA terbukti memijak bagian wajah setelahnya.“Karenanya anak BK terbukti dakwaan primer sedangkan anak DDA yang terbukti adalah dakwaan subsidair,” jelas Mantiko Sumanda Moechtar, Juru Bicara PN Curup.Tuntutan Tidak Sesuai SPPADalam putusannya, Hakim Eka Kurnia Nengsih, S.H., M.H  menyoroti tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rejang Lebong terhadap anak BK.“Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Anak dengan lamanya pidana penjara 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dengan dakwaan yang terbukti adalah dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah),” sebagaimana bunyi pertimbangan yang dirilis PN Curup.Lebih lanjut Hakim mempertimbangkan “bahwa sebagaimana telah diatur dalam pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa “pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”, namun dengan melihat tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak menerapkan isi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap penuntutan anak BK.” (seg).

article | Sidang | 2025-06-19 15:30:03

Jakarta- Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) kembali menggelar sidang dengan terdakwa Hasto Kristiyanto. Kali ini menghadirkan saksi ahli dari kubu terdakwa yaitu mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Maruarar Siahaan.Sidang berlangsung sejak pukul 10.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB. Salah satu hakim anggota, Sunoto mencoba menggali konstitusionalitas perbuatan terkait isu materi yang didakwakan.“Berdasarkan UUD 1945 dan sistem hukum Indonesia, apakah setiap warga negara memiliki hak untuk melindungi diri ketika menghadapi penyidikan? Dalam kasus ini, terdakwa dituduh menghalangi penyidikan KPK dengan cara menyuruh orang merendam telepon genggam. Menurut Bapak, apakah tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai 'menghalangi penyidikan' yang melawan hukum, ataukah merupakan hak seseorang untuk melindungi dirinya sendiri yang dijamin oleh konstitusi?" tanya hakim anggota Sunoto dalam sidang di PN Jakpus, Jalan Bungur Raya, Jakpus, Kamis (19/6/2025).Hakim anggota Sunoto juga meminta penjelasan perbuatan koordinasi seorang Sekjen Partai dengan KPU, apakah sebagai tindakan konstitusional atau bisa disebut intervensi. "Apakah tindakan mengajukan permohonan kepada KPU berdasarkan putusan Mahkamah Agung, melakukan pertemuan dengan anggota KPU untuk memohon pertimbangan, dan upaya persuasif agar KPU melaksanakan fatwa MA merupakan mekanisme konstitusional yang proper dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, ataukah dapat dikategorikan sebagai intervensi yang melawan hukum?"Selain itu, sidang itu juga diwarnai teguran ketua majelis Rios Rahmanto ke awak media."Saudara media... dari tujuh yang stand by, siapa yang melakukan live streaming? Bukankah kemarin sudah dijelaskan, silakan saudara melakukan pemberitaan dengan ambil gambar/video tapi tidak boleh live streaming. Ini sebagai peringatan terakhir ya," tegas Hakim Rios setelah menerima informasi dari Jaksa Penuntut Umum bahwa salah satu media melanggar aturan.Teguran ketua majelis tersebut bukan tanpa landasan. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan, Pasal 4 ayat (6) dengan tegas menyatakan: "Pengambilan foto, rekaman audio dan/atau rekaman audio visual harus seizin Hakim/Ketua Majelis Hakim yang bersangkutan yang dilakukan sebelum dimulainya Persidangan."Lebih lanjut, Pasal 15 ayat (2) memberikan kewenangan kepada "Pimpinan Pengadilan/Ketua Majelis/Hakim melakukan peneguran/tindakan untuk menertibkan hal yang menyimpang" dari ketentuan yang berlaku.Aturan serupa juga tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2012 (SEMA 4/2012) tentang Perekaman Proses Persidangan yang menegaskan bahwa perekaman oleh pihak selain pengadilan harus mendapatkan izin dari Ketua Majelis Hakim, dan tidak boleh mengganggu jalannya persidangan.Insiden ini menggarisbawahi pentingnya pemahaman yang tepat mengenai asas "persidangan terbuka untuk umum" dalam konteks era digital. Sebagaimana dijelaskan dalam literatur hukum terkini, pembatasan penyiaran persidangan secara live bukanlah pembatasan terhadap publik untuk mendapatkan akses ke persidangan, tetapi lebih untuk menjaga marwah dan kelancaran persidangan itu sendiri."Keterbukaan lebih merujuk pada aksesibilitas masyarakat untuk menghadiri persidangan secara fisik atau mendapatkan informasi mengenai proses persidangan, tanpa harus melalui tayangan live streaming," demikian penjelasan yang kerap dikemukakan para ahli hukum acara.Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers dalam berbagai kesempatan telah menegaskan bahwa keputusan apakah suatu persidangan dapat diliput secara langsung "sepenuhnya berada pada kewenangan hakim pengadilan atau instansi yang menyelenggarakan persidangan tersebut."Hal ini sejalan dengan SEMA 4/2012 yang memberikan kewenangan kepada Ketua Majelis Hakim untuk membatasi kegiatan perekaman jika dinilai mengganggu persidangan. (asp/asp)

article | Opini | 2025-06-19 14:50:46

ALHAMDULILAH, munajat syukur kehadirat Allah Swt atas segala limpahan berkah dan rezeki kepada keluarga besar MA. Terimakasih kepada Presiden RI Prabowo Subianto selaku Kepala Negara yang telah umumkan secara resmi kenaikan gaji hakim Indonesia khususnya kenaikan dari hakim yang paling junior sebesar 280% di hadapan 1451 Hakim muda yang dikukuhkan di Gedung MA pada 12 Juni 2025. Presiden Prabowo benar-benar memahami Nurani Keadilan bagi jajaran hakim sebagai Benteng Terakhir Keadilan.Terimakasih Bapak Ketua MA RI, YM Prof H. SUNARTO, SH.MH. yang sejak menjadi hakim agung, Tuakawas, WKMA dan KMA dalam senyap dan riuh konsisten memperjuangkan masalah kesejahteraan hakim ini. Kita semua melihat dan sejarah mencatat. Terimakasih Pak KMA. Terimakasih juga kepada Bapak WKMA, Para Tuaka MA, Bapak Sekretaris MA, Jajaran Pejabat Eselon dan Pengurus IKAHI Pusat dan Daerah yang ikut terus memperjuangkan kesejahteraan Hakim. Terimakasih untuk seluruh hakim  Indonesia dan keluarganya yang tiada lelah meyuarakan dan mendoakan isu kesejahteraan hakim ini. Last but Not Least, terimakasih untuk Rocky Gerung feat FNN Hersubeno Arief dan rekan-rekan media pers yang ikut menginfluensi isu kesejahteraan hakim ini sejak 2 Tahun lalu bahkan diantaramya sudah sejak belasan tahun lalu. Karena suara kalian mengamflikasi isu ini. "Naikan gaji hakim 30x lipat", adalah masuk akal.Integritas itu dalam pelaksanaannya bukan nilai yang mati melainkan nilai yang hidup. Integritas itu disebut integritas jika diuji melalui cobaan dan godaan. Dalam hitungan logika sehat, berat bagi hakim menjalankan marwah bersikap adil tanpa mempan sogok jika gaji kecil. [Meski banyak hakim-hakim yang kokoh dalam integritas tanpa sogok]. Maka sistem penggajian yang mampu membentegi hakim agar tidak mempan sogok harus dibangun. Menaikan gaji hakim adalah bagian dari ikhtiar itu. Kawal terus amanat Presiden RI Prabowo Subianto selaku kepala Negara tentang kenaikan gaji hakim 280% khusus bagi hakim junior ini. Salam Cadas Cerdas Berintegritas.Syamsul Arief(Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung)Mekah Baitullah, 12 Juni 2025

article | Berita | 2025-06-18 08:00:29

Palembang – Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel)) Herdi Agusten, mengambil sumpah jabatan dan melantik, Andreas Purwantyo Setiadi sebagai Wakil Ketua PT Palembang.Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan berlangsung di ruang tunggu pimpinan Pengadilan Tinggi (PT) Palembang, Jalan Jenderal Sudirman Km 3,5 Palembang, pada Selasa (17/6/2025) kemarin.Bukan kali pertama, Andreas Purwantyo Setiadi menduduki jabatan pimpinan pengadilan. Sebelumnya pria kelahiran Yogyakarta ini juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua PT Jambi, Wakil Ketua PT Kalimantan Utara, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Medan, dan Wakil Ketua PN Semarang.Ketua PT Palembang dalam sambutannya menekankan pentingnya peran wakil ketua pengadilan tinggi dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan pengadilan.“Kami percaya bahwa saudara akan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan dengan sebaik-baiknya,” ujar Herdi Agusten.Ketua PT Palembang juga berharap dapat menjalin sinergi yang baik dengan wakil ketua yang baru dilantik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai unsur pimpinan, demi terselenggaranya peradilan yang baik sesuai yang diamanatkan dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 1988 tentang Pedoman Pembagian Tugas Antara Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri.Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua PT Palembang, Andreas Purwantyo Setiadi yang baru dilantik menyampaikan rasa optimisnya untuk bersinergi meningkatkan kinerja demi mewujudkan peradilan yang agung, sejalan dengan visi dan misi Mahkamah Agung.“Peningkatan kinerja menjadi fokus utama kami khususnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas terselenggaranya peradilan yang baik melalui kegiatan perencanaan (planning & programming), pelaksanaan (executing), dan pengawasan (controle)”, tegas Andreas Purwantyo Setiadi.Ia menambahkan bahwa untuk mewujudkan peradilan yang agung, PT Palembang akan menerapkan konsep peradilan modern dengan memanfaatkan teknologi informasi. Terlebih seluruh administrasi di PT Palembang telah dilakukan secara elektronik, sesuai dengan kebijakan dan perintah dari pimpinan. “Selain itu peningkatan mutu pengadilan melalui program AMPUH juga menjadi prioritas penting untuk membangun citra positif peradilan melalui perbaikan sistem kerja, guna mempermudah dan memperlancar pelayanan prima untuk mewujudkan peradilan yang agung,” ucapnya.Pelaksanaan pelantikan Wakil Ketua PT Palembang berlangsung secara sederhana dan khidmat dengan tetap berpedoman kepada Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penerapan Pola Hidup Sederhana Aparatur Peradilan Umum. Kegiatan ini dihadiri secara terbatas oleh jajaran PT Palembang dan beberapa Ketua PN di wilayah Sumatera Selatan. (SEG/AL)

article | Berita | 2025-06-17 08:05:52

Palembang – Pengadilan Tinggi (PT) Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), menggelar pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Thomas Tarigan sebagai Hakim Tinggi PT Palembang. Acara itu digelar berpedoman pada Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penerapan Pola Hidup Sederhana Aparatur Peradilan Umum.Kegiatan yang dilaksanakan pada Senin (16/06/2025) kemarin, berlangsung di Ruang Tunggu Pimpinan PT Palembang, Jalan Jenderal Sudirman Km 3,5 Palembang. Dipimpin langsung oleh Ketua PT Palembang, Herdi Agusten dan dihadiri oleh Hakim Tinggi PT Palembang, serta beberapa Ketua Pengadilan Negeri (PN) di wilayah Sumatera Selatan.Dalam sambutannya, Ketua PT Palembang, Herdi Agusten, menegaskan kepada para hakim dan aparatur pengadilan untuk dapat menerapkan pola hidup sederhana sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Ketua Mahkamah Agung dan ditetapkan oleh Dirjen Badilum dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2025.“Pola hidup sederhana merupakan cerminan dari integritas, tanggung jawab dan keteladanan. Salah satu wujudnya dengan melaksanakan kegiatan seremonial secara sederhana tanpa mengurangi makna dan kekhidmatannya, termasuk acara pelantikan pada hari ini,” ujar Herdi Agusten.Lebih lanjut, pria yang mulai menjabat sebagai Ketua PT Palembang sejak 5 Juni 2025 ini menegaskan bahwa pola hidup sederhana merupakan langkah preventif untuk penguatan integritas peradilan, menghindari perilaku koruptif, dan pelanggaran kode etik, sekaligus merupakan upaya kolektif lembaga dalam menjaga marwah peradilan dan kepercayaan publik.Meskipun dihadiri secara terbatas, kegiatan pengambilan sumpah dan pelantikan berlangsung secara sederhana dan khidmat. Thomas Tarigan yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Utara hadir dengan didampingi oleh keluarganya. Tercatat sebelum menjadi Wakil Ketua PN Jakarta Utara, Thomas Tarigan juga pernah menempati posisi pimpinan pada sejumlah pengadilan di antara PN Lubuk Pakam dan PN Sukabumi.“Semoga dapat menjalani jabatan yang diemban dengan penuh Amanah, dan berikan kinerja terbaik bagi lembaga”, pungkas Herdi Agusten menutup sambutannya. (SEG/AL)

article | Berita | 2025-06-16 17:05:29

Bontang — Pengadilan Negeri (PN) Bontang, Kalimatan Timur (Kaltim) menggelar sosialisasi Maklumat Pelayanan dan Standar Pelayanan secara hybrid (daring dan luring) kepada aparat penegak hukum di Kota Bontang. Termasuk unsur Kejaksaan, Kepolisian, Advokat, serta media lokal pada Jum'at (13/06) di Aula PN Bontang.Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemenuhan checklist Ampuh (Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh). Dalam pelaksanaannya, PN Bontang turut memperkenalkan inovasi pilot project V.O.V (Virtual Office Vlog), dengan harapan informasi tidak hanya tersebar di lingkungan pengadilan, tetapi juga menjangkau masyarakat luas melalui media digital.Maklumat Pelayanan sendiri merupakan bentuk pernyataan kesanggupan penyelenggaraan layanan sesuai standar yang ditetapkan dalam Permenpan No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan dan SK Ketua Mahkamah Agung No. 026 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.Ketua PN Bontang, Rahmat Dahlan dalam sambutannya menyatakan bahwa sosialisasi ini merupakan wujud keterbukaan informasi publik yang sejalan dengan prinsip transparansi Mahkamah Agung.Pemateri dalam kegiatan tersebut, Muhamad Ridwan, menekankan pentingnya adaptasi terhadap era digital. “Sosialisasi secara hybrid dan inovasi V.O.V menjadi bentuk efisiensi dan efektifitas dalam menyampaikan informasi, baik ke internal maupun eksternal pengadilan,” ujarnya.Menutup kegiatan, Juru Bicara PN Bontang, Ngurah Manik Sidharta, mengajak seluruh peserta dan masyarakat untuk mengakses kanal YouTube PN Bontang guna menyimak kembali materi sosialisasi yang telah disampaikan. Materi tersebut dapat diakses melalui tautan: https://www.youtube.com/watch?v=ahx8ByNYkR0&t=43s.

article | Opini | 2025-06-16 16:15:52

SETELAH sekian lama menanti akhirnya dunia pengadilan bersorak. Para hakim baru akan meneruskan regenerasi para hakim senior sebagai ujung tombak penegakan hukum di Indonesia. Acara pengukuhan itu pun berlangsung dalam penuh sukacita dan haru. Istimewanya lagi, acara pengukuhan ini dihadiri langsung oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. dan yang lebih membahagiakan para hakim, penghasilan mereka akan dinaikkan. Tak tanggung tanggung, kenaikannya sampai 280 persen. Lupakan soal matematika dalam sistem prosentase, tapi kenaikan ini menunjukkan betapa besar perhatian presiden terhadap nasib para hakim. Prabowo menaikkan penghasilan hakim bukan tanpa alasan. Meski di tengah anggaran pemerintah yang sebenarnya tidak sedang baik baik saja, tapi sebagai seorang visioner, Presiden memandang hilir segala sektor pembangunan di negeri ini adalah hukum dan di tangan seorang hakim lah, sektor ini akan menjadi penentu utama. Hukum adalah penglima dan hakim adalah para komando perangnya.Melalui kenaikan itu pesan presiden jelas. Hakim harus mampu menjalankan tugas utamanya dengan baik. Meski di masa sekarang, seorang hakim dalam lingkup pengadilan akan menjalankan banyak tugas, tapi tugas utama seorang hakim adalah membuat putusan yang adil dengan proses persidangan yang tidak memihak. bebas dari segala macam intervensi. Independensi selalu didengungkan sebagai harga mati bukan !?!.Lalu apakah tugas mengadili ini sederhana ? sama sekali tidak. Tugas mengadili bagi seorang hakim adalah tugas maha sulit yang berada di ruang sunyi persinggungan antara akal pikiran dan hati nurani. Bebas bias, bebas emosi, bebas dari kepentingan apa pun. Hakim, meskipun namanya hakim, tidak boleh menghakimi. menghakimi lekat dengan unsur subjektivitas penggunanya, sedangkan mengadili berkaitan langsung dengan keadilan. Ingatlah bahwa keadilan adalah salah satu “zat Tuhan” paling penting di muka bumi.  Sebagai orang yang membantu hakim dalam persidangan, saya sering membayangkan betapa sulitnya seorang hakim dalam menentukan nasib atau hak seseorang. Bagaimana riuhnya hingar bingar pikiran yang dilesakkan seorang hakim dalam membahasakan “keinginannya” dalam bahasa putusan yang dapat dimengerti sebanyak mungkin orang.Lalu tak terbayang perasaan dan nurani seorang hakim membayangkan konsekuensi kelak dihadapan-NYA. Benarkah putusan ini? benarkah pertimbangan saya? atau adakah yang saya lewatkan dalam memutuskan perkara tadi? pertanyaan yang tak akan datang sekali dua kali, tapi akan selalu hadir selama sang hakim mengenakan toga dan memukulkan palu.Memang benar saat ini nasib hakim secara materi sudah jauh lebih baik. Hakim adalah salah satu aparat hukum yang begitu diperhatikan oleh negara. Tapi sekali lagi, dibalik itu terselip tanggung jawab yang semakin besar.Hari ini pelantikan hakim di beberapa satuan kerja telah digelar. Acara ini bukan seremonial belaka tapi tonggak pertama kelahiran para hakim muda yang (seharusnya) punya integritas dan kapabilitas jauh diatas manusia biasa. Tapi entah hakim muda atau hakim yang beranjak uzur, entah hakim senior atau masih junior, entah mereka yang masih cupu atau mereka yang telah merasa menjadi suhu. Tak perlu khawatir, apapun jabatan anda, kita semua akan menjadi Terdakwa di Pengadilan-NYA. bedanya, bila di dunia standar tertinggi pembuktian adalah beyond reasonable doubt, maka di sana: No Doubt about Everything. Itu. .      

article | Pembinaan | 2025-06-14 20:40:27

Jakarta- 900 Hakim baru Pengadilan Negeri (PN) kini sudah mendapatkan penempatan di seluruh penjuru Indonesia. Bagi hakim baru itu, banyak yang terkejut dengan lokasi dinas, karena banyak yang di daerah terpencil.Namun, Dirjen Badilum Bambang Myanto menasihati para hakim baru itu agar tetap sabar dan semangat dalam memberikan keadilan ke masyarakat di seluruh penjuru Nusantara."Semua orang di pelosok negeri ini berhak mendapatkan pelayanan hukum yang layak dari hakim-hakim terbaik Mahkamah Agung. Ini adalah bagian dari perjalan hidup menjadi manusia yang lebih baik dan dewasa,"  kata Bambang Myanto.Hal itu disampaikan dalam pembinaan hakim baru 2025 di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta Pusat, Jumat (13/6) kemarin. Penempatan pertama bukan akhir segalanya. Sebab, banyak pimpinan MA saat itu memulai karier juga dari daerah terpencil.“Yang Mulia Ketua MA itu penempatan pertama di Pengadilan Negeri (PN) Merauke,” kata Bambang Myanto.Di mana Ketua MA Prof Sunarto berdinas di PN Merauke pada 1987. Kala itu, Prof Sunarto berdinas dengan istrinya di tempat yang sama.“Wakil Ketua MA Nonyudisial pertama kali di PN Kota Baru lalu di PN Tarakan,” tutur Bambang Myanto.Setelah penempatan pertama, para hakim itu akan dinilai oleh Dirjen Badilum menggunakan aplikasi Satu Jari. Semua kinerja bisa terpantau by data, bukan by rasa. Lalu yang berprestasi akan bergerak lewat promosi dan mutasi sesuai kinerjanya. Bagi yang memiliki kinerja biasa-biasa saja, maka lompatan pergerakannya juga akan biasa-biasa saja.“Saya juga tidak bisa memindahkan ponakan saya sendiri ke Jawa, karena memang ya rangkingnya di atas 100,” ucap Bambang Myanto memberi motivasi kepada para hakim baru.Oleh sebab itu, Bambang Myanto memberikan semangat agar para hakim baru berkerja penuh profesionalitas dengan memegang teguh integritas dan kode etik hakim.“Percayalah di mana pun anda ditempatkan jika dijalani dengan ikhlas dan sepenuh hati, kesempatan untuk bersinar selalu ada,” tegas Bambang Myanto.

article | Pembinaan | 2025-06-14 19:55:02

Jakarta- Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) menegaskan peran strategisnya dalam menjaga integritas dan profesionalisme hakim. Hal iti disampaikan melalui kegiatan pembinaan bagi calon hakim 2025.Pembinaan itu digelar di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta Pusat, Jumat (13/6) kemarin. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan IKAHI dalam membina kader-kader calon penegak hukum yang tidak hanya memahami hukum secara teknis, tetapi juga menjunjung tinggi nilai etika dan tanggung jawab profesi.Dalam pemaparannya, Ketua Umum Pengurus Pusat IKAHI, Dr H Yasardin menegaskan bahwa IKAHI merupakan satu-satunya organisasi profesi hakim di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Sejak berdiri pada 20 Maret 1953, IKAHI telah konsisten memperjuangkan aspirasi para hakim dan menjaga independensi peradilan."IKAHI bukanlah oposisi Mahkamah Agung. Justru sebaliknya, IKAHI adalah mitra strategis dalam mewujudkan badan peradilan yang agung," ujar Yasardin.IKAHI saat ini tengah menjalankan berbagai program strategis, termasuk peningkatan kesejahteraan hakim, pembentukan tim advokasi terkait RUU Jabatan Hakim dan RUU Contempt of Court, serta kerja sama dengan berbagai lembaga nasional dan internasional.Selain itu, IKAHI juga aktif menjalin sinergi antara pengurus pusat, daerah, dan cabang untuk memperkuat solidaritas serta efektivitas organisasi. Komitmen tersebut tertuang dalam sejumlah agenda seperti pelantikan serentak pengurus daerah, revitalisasi sistem iuran anggota, serta peningkatan fasilitas asuransi bagi para hakim.Kegiatan pembinaan hari ini juga menekankan pentingnya penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Tri Prasetya Hakim Indonesia. Para calon hakim diharapkan tidak hanya cakap dalam aspek hukum, tetapi juga memiliki karakter dan integritas yang kuat sebagai penjaga keadilan.“Semoga para calon hakim yang hadir hari ini dapat menjadi generasi baru penegak hukum yang profesional, independen, dan bermartabat,” tutup Yasardin. (wi/snr)

article | Berita | 2025-06-13 19:30:08

Bandung- Hakim Tinggi Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi (PT) Bandung, Dr Lufsiana mengapresiasi pidato Presiden Prabowo saat pengukuhan hakim 2025. Di mana Presiden berjanji akan menaikkan tunjangan hakim dalam waktu dekat."Kami tentu memberi apresiasi atas kebijakan bapak Presiden. Tapi perlu kami informasikan bahwa kenaikan tunjangan pada Akhir Desember 2024 lalu oleh Presiden Jokowi, tidak termasuk untuk kami para Hakim Ad Hoc se-Indonesia," ungkap Lufsiana yang dihubungi via seluler di sela-sela kesibukannya kepada DANDAPALA, Jumat (13/6/2025).Pidato Presiden kemarin membangkitkan semangat bagi para Hakim. Termasuk para Hakim Ad Hoc Tipikor yang bertugas di seluruh Indonesia untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan Perkara Korupsi. "Mohon perhatian Bapak Presiden terhadap Hakim Ad Hoc Tipikor. Kami mempertaruhkan integritas di depan uang hasil korupsi yang jumlahnya begitu besar, sementara tunjangan Hakim Ad Hoc Tipikor yang begitu kecil," kata Dr Lufsiana yang sudah menjadi Hakim Tinggi Ad Hoc Tipikor selama 13 tahun tahun lebih.“Kami sangat mengharapkan kearifan Bapak Presiden Prabowo agar dalam kebijakan kenaikan gaji Hakim tahun 2025 ini, kami para Hakim Ad Hoc juga termasuk di dalamnya. Hal ini perlu kami sampaikan karena pada kenaikan tunjangan Hakim pada 2024 lalu, kami tidak termasuk di dalamnyam,” sambung Dr Lufsiana, mantan Oditur Militer itu.Selain ungkapan di atas, hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Dr Taqwaddin juga menyampaikan pernyataan senada dengan terkait Pidato Presiden Prabowo. "Kami  gembira mendengar rencana kebijakan Presiden untuk menaikkan gaji Hakim. Namun, perlu kebijaksanaan Bapak Presiden bahwa di republik ini selain Hakim karir, ada juga kami para Hakim Ad Hoc yang juga diangkat dengan SK Presiden dan keberadaannya diatur dalam UU Pengadikan Tipikor,” harap Taqwaddin. (asp/asp)

article | Berita | 2025-06-12 17:30:25

Jakarta- Presiden Prabowo Subianto menghadiri pengukuhan Bill Clinton menjadi hakim oleh Ketua Mahkamah Agung (MA), Prof Sunarto. Tapi, ia bukanlah Bill Clinton mantan Presiden Amerika Serikay (AS) lho. Siapa dia?Ya, Bill Clinton yang dimaksud adalah pria kelahiran Jakarta, 28 Februari 1999. Setelah menyelesaikan S1 dari Universitas Lampung (Unila) pada 2019, ia mendaftarkan diri sebagai CPNS MA dan diterima.“Cita-cita saya sedari lulus S-1 jadi hakim karena Mahkamah Agung (MA) merupakan the top law enforcement sehingga dapat menyelesaikan masalah yang ada di Masyarakat,” kata Bill Clinton saat berbincang dengan DANDAPALA, Kamis (12/6/2025).Bill Clinton mengawali karir sebagai CPNS Analis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Pati pada 2022-2023. Setelah itu, ia menjadi PNS di tempat yang sama. Setelah itu, ia menjadi Calon Hakim di PN Purwodadi sejak 2024 hingga hari ini.Lalu mengapa ia dinamai Bill Clinton seperti Presiden AS?“Saya lahir di saat Indonesia krisis moneter pada tahun 1999 dan orang tua melihat berita presiden Amerika Serikat pada saat itu membantu perekonomian Indonesia sehingga orang tua terinspirasi dengan hal tersebut,” jawab Bill Clinton membeberkan asal-usul namanya.Nah, Bill Clinton hari ini dikukuhkan Ketua MA Prof Sunarto disaksikan Presiden Prabowo sebagai hakim. Ia dikukuhkan Bersama 1.452 hakim baru lainnya. Hakim baru yang akan dikukuhkan sebanyak 1.452 orang. Mereka terdiri dari:1.    Sebanyak 921 orang dari Peradilan Umum2.    Sebanyak 362 orang dari Peradilan Agama3.    Sebanyak 25 orang dari Peradilan Militer4.    Sebanyak 144 orang dari Peradilan Tata Usaha Negara“Saudara-saudara, para hakim yang Saya banggakan, Kedua, pesan Saya untuk para hakim, saat ini Lembaga peradilan yang kita cintai sedang berhadapan dengan tantangan kepercayaan publik (public trust) yang terreduksi akibat perbuatan judicial corruption oleh segelintir orang,” kata Prof Sunarto.“Sebagaimana sudah menjadi pengetahuan umum, perbuatan korupsi dapat terjadi karena bertemunya tiga hal yaitu kebutuhan (needs), keserakahan (greed), dan juga kesempatan (chance),” sambungnya.  (asp/asp)

article | Berita | 2025-06-12 12:25:34

Jakarta - Mahkamah Agung (MA) resmi mengukuhkan 1.451 hakim baru dari empat lingkungan peradilan dalam acara pengukuhan hakim tahun 2025. Seremoni ini tidak hanya menjadi momen penting bagi dunia peradilan, tetapi juga menyuguhkan cerita menarik tentang perbedaan generasi di antara para hakim yang dikukuhkan—mulai dari Generasi Z hingga Generasi X.Dari lingkungan peradilan umum, Annisa Gista Elfaza, S.H. tercatat sebagai hakim termuda di angkatan IX. Ia kini bertugas di PN Sidoarjo dan dikukuhkan dalam usia 24 tahun 6 bulan.Dari peradilan tata usaha negara, nama Ni Nengah Dhea Riska Putri Nandita, S.H. hadir sebagai yang termuda, dengan usia 24 tahun 7 bulan, bertugas di PTUN Serang.Mokhammad Aulia Barokatullah, S.H., menjadi hakim termuda di lingkungan peradilan agama. Ia dikukuhkan di usia 24 tahun 10 bulan, dan tengah bertugas di PA Cibinong.Seluruh hakim termuda tersebut lahir pada tahun 2000, sehingga termasuk dalam Generasi Z. Kelompok usia ini tumbuh di era digital sehingga dikenal adaptif terhadap perubahan.Di lingkungan peradilan militer, Kapten Kum Andrie Gunawan, S.H. menjadi peserta termuda dengan usia 34 tahun 10 bulan, bertugas di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Sementara itu, hakim tertua yang dikukuhkan berasal dari peradilan militer, yakni Letkol Chk Jon Efendi, A.Md., S.H., M.H., kini berusia 47 tahun 5 bulan. Lahir pada tahun 1977, beliau tergolong sebagai Generasi X, yakni era yang mengalami transisi dari era analog ke digital.Dari peradilan agama, hakim tertua adalah Niska Shofia, S.H. (38 tahun 9 bulan), sedangkan dari peradilan umum dan PTUN, masing-masing adalah Okber Juwilliam Sinambela, S.H. (38 tahun 8 bulan) dan Theo Yonathan Simon Laturiuw, S.H. (38 tahun 7 bulan).Dari total 1.456 peserta yang mengikuti pendidikan calon hakim, 1.452 orang dinyatakan lulus, terdiri dari 860 laki-laki (59,23%) dan 592 perempuan (40,77%). Namun, satu peserta tercatat meninggal dunia sebelum pengukuhan karena sakit.

article | Berita | 2025-06-12 11:30:28

Jakarta- Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rasa bangga untuk hadir disetiap momen yang diselenggarakan oleh Institusi Kekuasaan Kehakiman seperti Mahkamah Agung. Dalam kurun waktu 6 bulan sudah 2 kali diundang oleh MA.Sebagaimana dikutip DANDAPALA, Presiden Ke 8 Republik Indonesia tersebut menekankan betapa pentingnya kualitas penegakkan hukum suatu negara sehingga akan berdampak langsung kepada sukses atau gagalnya suatu negara tersebut. Negara yang tidak punya sistem hukum cenderung tidak stabil. Maka dari itu betapa pentingnya unsur Yudikatif dalam sistem pemisahan kekuasaan negara, Ujar Prabowo. Hakim adalah benteng terakhir untuk mewujudkan keadilan.Orang miskin hanya punya harapan kepada para hakim yang adil, tegas Presiden.Sementara itu, orang-orang kaya dan yang punya duit tidak akan bisa menyogok para hakim jika hakim-hakim nya berintegritas dan tidak dapat digoyahkan dengan sogokan-sogokan, tuturnya.Prabowo juga meminta Menterinya segera menaikkan gaji para hakim. Penyampaian Prabowo tersebut lantas disambut sorak sorai gembira para hakim dan tamu undangan.Demi Kesejahteraan Gaji Hakim akan dinaikkan dan kenaikan tertinggi untuk golongan tertentu adalah sebesar 280%. Dan golongan tertinggi adalah hakim paling junior. Tegasnya.

article | Berita | 2025-06-12 11:15:21

Jakarta – Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) hari ini resmi mengukuhkan 1.451 orang hakim baru dari empat lingkungan peradilan: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Pengukuhan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan.Jumlah hakim yang dikukuhkan terdiri dari 921 orang Calon Hakim Peradilan Umum, 362 orang Calon Hakim Peradilan Agama, 143 orang Calon Hakim Peradilan Tata Usaha Negara, dan 25 orang Calon Hakim Peradilan Militer. Para hakim baru tersebut akan ditempatkan di 144 pengadilan negeri kelas II, 173 pengadilan agama kelas II, 22 pengadilan tata usaha negara tipe B dan C, serta 11 pengadilan militer tipe A dan B di seluruh Indonesia.Dengan pengukuhan ini, total jumlah hakim di Indonesia bertambah menjadi 8.711 orang dari sebelumnya 7.260 orang, ungkap Ketua MA Prof. Sunarto. Meski demikian, angka ini dinilai masih belum ideal mengingat jumlah perkara yang diterima pada 2024 mencapai 3.081.090 perkara.Dalam sambutannya, Prof. Sunarto menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme para hakim dalam menghadapi tantangan peradilan, termasuk menjaga kepercayaan publik yang sempat menurun akibat kasus judicial corruption. Para hakim juga diingatkan untuk menjunjung tinggi visi Mahkamah Agung, yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”, dengan menjaga independensi, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan, serta meningkatkan transparansi dan kualitas kepemimpinan.Selain itu, Prof. Sunarto mengajak para hakim untuk memahami peran strategis lembaga peradilan dalam mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, antara lain melindungi hak warga negara, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjaga ketertiban dunia.Acara pengukuhan turut dihadiri Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang dijadwalkan menyerahkan langsung Surat Keputusan Pengangkatan Hakim kepada perwakilan dari masing-masing lingkungan peradilan dan menyampaikan pidato kenegaraan.Mengakhiri sambutan, Prof. Sunarto berpesan bahwa keadilan tidak hanya tertulis dalam undang-undang, tetapi juga terpancar dari hati nurani seorang hakim. (snr/wi)

article | Berita | 2025-06-12 11:10:30

Jakarta- Ketua Mahkamah Agung (MA) hari mengukuhkan sebanyak 1.451 orang hakim dan 4 lingkungan peradilan. Prof Sunarto menilai dengan penambahan hakim baru tersebut akan menambah jumlah hakim yang telah ada saat ini yaitu 7.260 orang sehingga menjadi 8.711 orang hakim. “Jumlah tersebut, tentu masih belum dapat dikatakan ideal jika dibandingkan dengan beban perkara yang diterima sepanjang tahun 2024 yaitu sebanyak 3.081.090 perkara,” kata Sunarto.Hal itu disampaikan dalam pengukuhan hakim baru 2025 di Gedung MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir,Jakarta Pusat, Kamis (12/5/2025).Dalam sambutannya, Prof. Sunarto menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme para hakim dalam menghadapi tantangan peradilan, termasuk menjaga kepercayaan publik yang sempat menurun akibat kasus judicial corruption. Para hakim juga diingatkan untuk menjunjung tinggi visi Mahkamah Agung, yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”, dengan menjaga independensi, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan, serta meningkatkan transparansi dan kualitas kepemimpinan.Selain itu, Prof. Sunarto mengajak para hakim untuk memahami peran strategis lembaga peradilan dalam mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, antara lain melindungi hak warga negara, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjaga ketertiban dunia.Acara pengukuhan turut dihadiri Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang dijadwalkan menyerahkan langsung Surat Keputusan Pengangkatan Hakim kepada perwakilan dari masing-masing lingkungan peradilan dan menyampaikan pidato kenegaraan.Mengakhiri sambutan, Prof. Sunarto berpesan bahwa keadilan tidak hanya tertulis dalam undang-undang, tetapi juga terpancar dari hati nurani seorang hakim.